Indonesia Harap Uni Eropa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan harapannya kepada Uni Eropa (UE) agar mendukung dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan dengan Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di Jakarta, Rabu (2/6), atau hampir dua pekan sejak gencatan senjata dicapai antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza.

"Mengenai Palestina, kami sempat bertukar pikiran dan posisi Indonesia yaitu satu, menyambut baik gencatan senjata dan berharap semua pihak berkomitmen untuk menjaga situasi yang kondusif," kata Retno saat menyampaikan pernyataan pers tentang pertemuannya dengan pejabat tinggi UE. Ia menegaskan pentingnya mencegah terjadinya kembali lingkaran kekerasan dengan menyelesaikan isu utama yaitu mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina.

"Melalui negosiasi yang kredibel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter yang telah disepakati secara internasional," tutur dia.

Menyuarakan pandangan yang sama tentang solusi dua negara, perwakilan tinggi UE Josep Borrell mengharapkan prinsip tersebut tidak hanya terus diulang sebagai sekadar retorika, tetapi harus dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata. "Jika kita benar-benar yakin ini adalah solusi, kita harus lebih aktif untuk mendorong solusi ini menjadi kenyataan dan bukan kalimat yang sebenarnya tidak membuat perbaikan bagi bangsa Palestina," kata Borrell.

Lebih lanjut, Borrell menjelaskan bahwa gencatan senjata ini menjadi momentum yang baik untuk para pihak saling bekerja dan terlibat dalam upaya baru untuk proses pemeliharaan perdamaian dan negosiasi di Timur Tengah. Gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, tercapai atas mediasi yang dilakukan Mesir.

Sebagai tindak lanjut, Mesir akan memfasilitasi negosiasi pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang diharapkan dapat mendukung gencatan senjata permanen. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu sepakat untuk meluncurkan penyelidikan internasional atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari antara Israel dan Hamas di Gaza.

Penyelidikan independen akan memiliki mandat luas untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran, tidak hanya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga di Israel selama permusuhan yang dihentikan oleh gencatan senjata pada 21 Mei. Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sebelumnya mengatakan kepada dewan bahwa serangan mematikan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang dan bahwa Hamas telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menembakkan roket ke Israel. (Ant/OL-14)