Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TUJUH puluh lima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak semuanya berasal dari divisi penindakan.
"Pegawai dengan hasil tidak memenuhi syarat terdiri dari berbagai jabatan dan lintas unit," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Selasa (25/5).
Ali tidak memerinci seluruh nama dan jabatan 75 pegawai yang dibebastugaskan itu. Namun, dia mengatakan para pegawai terdiri dari bagian pengamanan, operator gedung, data entry, administrasi, spesialis, kepala bagian, kepala biro, direktur, dan deputi.
"Semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam andil pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi," ujar Ali.
Baca juga: Hari Ini, KPK Bahas Nasib 75 Pegawai yang Gagal TWK
Ali juga menjelaskan para pegawai yang dibebastugaskan itu tidak sepenuhnya nganggur. Lembaga Antikorupsi masih memintanya bekerja. Namun, tugasnya dikurangi tergantung dengan perintah atasannya masing-masing.
"Sedangkan para pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat (lolos tes) juga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi tidak berhenti," tutur Ali.(OL-5)
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved