Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintahdalam menyusun kerangka ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, harus tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi covid-19.
‘’Pemerintah saat ini memang terus menggalakkan program vaksinasi covid-19 namun kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi covid-19 tetap harus diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022,’’ kata Puan di Jakarta, Kamis (20/5)
Dia mengatakan, berbagai indikator menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik.
Namun menurut dia, APBN tetap harus mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi perburukan kondisi pandemi.
‘’Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus covid-19 sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian,’’ ujarnya.
Puan mengatakan, kejadian seperti melonjaknya kasus covid-19 di India yang dampaknya turut merembet ke berbagai belahan dunia, juga harus diantisipasi.
Baca juga : Harkitnas Momentum Bangkitkan Sosial-Ekonomi Terdampak Pandemi
Puan juga menilai fundamental perekonomian memang harus dibenahi namun diharapkan agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat juga menjadi prioritas dalam jangka pendek.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, seluruh masalah structural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi.
‘’Namun program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan pemerintah,’’ ujarnya.
Dia mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas.
Selain itu Puan meminta agar belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas harus dipertajam.
‘’Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang,’’katanya. (Ant/OL-2)
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Prediksi menyusutnya defisit APBN itu didasari oleh kinerja pendapatan negara yang cukup baik dan transformasi ekonomi
Selain itu, surplus anggaran negara itu juga dinilai akan mendorong kepercayaan masyarakat, utamanya di sektor keuangan
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah pemda dalam meningkatkan realisasi belanja APBD 2022.
Otoritas pajak telah memiliki kekuatan baru yang berlandaskan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
PEMERINTAH dan Banggar DPR menyepakati Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 dibahas menjadi Undang-undang dalam rapat Paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved