KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pasifik Grup sebagai anggota Biro Komisi International Parliamentary Union (IPU) untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights). Jabatan tersebut akan diduduki Fadli selama periode 2021-2023.
Pemilihan berlangsung dalam rangkaian "The 142nd IPU Assembly" yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (7/5/2021). Asia Pasifik Grup merupakan salah satu organisasi di bawah naungan organisasi IPU.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, HAM dan pemihakan pada kaum perempuan.
Menurut Fadli, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan erat untuk memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan.
"Kami merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik," ujar Fadli Zon usai pertemuan.
Pada kandidasi untuk Biro Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota Parlemen laki-laki.
Fadli Zon yang merupakan politikus Partai Gerindra itu perlu bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Australia (Julian Hill) dan Maladewa (Jeehan Mahmoed).
Namun pada saat pertemuan, Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidasi Indonesia dan menarik pencalonannya.
"Biodata Dr. Zon meyakinkan dan saya berharap dapat bertemu dengannya pada kesempatan lainnya. Saya meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik," jelas Julian Hill dalam pertemuan itu.
Selain itu, anggota BKSAP Putri Annetta Komaruddin, juga melenggang mulus mewakili Grup Asia Pasifik untuk duduk di Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of IPU Women Parliamentarians). Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidasi Putri Komaruddin.
Politikus Partai Golkar yang juga duduk di Komisi XI DPR RI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan.
"Ia perempuan dan berasal dari kaum muda. Ini kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait perempuan di IPU," tambah Fadli Zon. (RO/OL-09)
