Komisi I DPR RI akan Panggil Panglima TNI Terkait KRI Nanggala 402

Otoritas Perlu Penyelidikan Mendalam Kelayakan KMP Tunu Pratama Jaya sebelum Berlayar

Hal yang perlu diinvestigasi yakni umur kapal, kapan terkahir naik dok untuk perbaikan atau maintenance, ada kemungkinan pompa mengalami kerusakan dan pompa tidak ada cadangan.

Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Imbas tidak Ketatnya Aturan ODOL

Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya harus menjadi peringatan serius bagi sektor transportasi laut, terutama di jalur Ketapang-Gilimanuk.

Puan Soroti Urgensi Reformasi Tata Kelola Transportasi Laut Pascainsiden KMP Tunu

Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi, terutama yang berkaitan dengan angkutan laut, untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada saat ini.

29 Orang Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat, 4 Meninggal Dunia

SEBANYAK 29 orang penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu 4 orang ditemukan meninggal dunia.

Kronologi KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya milik operator swasta PT Raputra Jaya pada Rabu (2/7) malam.

Empat Orang Ditemukan Selamat Usai Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

Mereka menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci sebelum akhirnya ditemukan di sekitar Pantai Cekik, tak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.

DPR RI: Pemisahan BPKH dan BP Haji untuk Cegah Kerawanan

KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.

DPR: Semua Parpol Tengah Simulasikan Sistem Pemilu

Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya. 

Ketua Banggar DPR Yakin IKN Tak Mangkrak, Ini Alasannya

Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

Perayaan 17 Agustus di Jakarta, Alih-alih IKN, DPR : Makan Biaya Banyak

DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia