Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil pemerintah dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta berbagai pihak terkait tenggelamnya kapal selam Nanggala 402.
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan kejadian tersebut patut dievaluasi termasuk perawatan alutsista selama ini. Dengan demikian DPR akan meminta keterangan dari pemerintah termasuk berbagai pihak.
"Insyaallah dipanggil," ujar Hasanuddin saat dihubungi, Senin, (26/4).
Sementara itu dia belum dapat memastikan kemungkinan dibentuknya panita khusus (pansus) terkait Nanggala 402. "Tanya pimpinan saja," ucapnya.
Sebelumnya berbagai pihak meminta pemerintah untuk melakukan audit maintenance, repair, overhaul (MRO) alutsista atau alat utama sistem senjata . Bahkan Ketuua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk tidak lagi membeli barang bekas khususnya alutsista. (Sru/OL-09).
SEKITAR satu jam kru KM Samudera berjuang menyelamatkan kapal mereka setelah kebocoran di lambung kanan saat berlayar di perairan Bintan, Senin (2/2) sore.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
OPERASI SAR terhadap satu WNA Spanyol, korban tenggelamnya KM Putri Sakinah resmi ditutup, Jumat (9/1) pukul 15.00 Wita.
OPERASI pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah resmi ditutup pada Jumat, (9/1).
ARUS laut kencang di perairan Laut Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak menyurutkan langkah Tim SAR Gabungan dalam melanjutkan pencarian satu Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol.
KEDUTAAN Besar Spanyol di Jakarta kembali mengajukan permohonan perpanjangan operasi pencarian terhadap satu korban yang masih hilang dalam insiden tenggelamnya KM Putri Sakinah.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved