SEJUMLAH kalangan memperkirakan reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat tidak hanya terbatas pengisian nomenklatur kementerian /embaga baru yang terbentuk beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, ada kemungkinan isu reshuffle berkembang menjadi pergantian sejumlah pejabat di K/L yang kinerjanya dinilai tidak perform.
“Isu reshuffle ini berkembang menjadi bola panas di kalangan publik, partai politik, dan kelompok kepentingan,” katanya dalam diskusi yang dilakukan secara daring, Jumat.
Ia menyebutkan ada kemungkinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bakal diganti atau dirotasi ke posisi lain. Ari beralasan isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dimotori Moeldoko berpotensi menurunkan citra Presiden dan menurunkan kewibawaan lembaga KSP.
“Pilihan ini cukup rasional mengingat Pak Jokowi dibawa-bawa dalam kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat,” ungkapnya.
Ari menyebutkan pejabat menteri yang kemungkinan bisa diganti yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang beberapa kali membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan situasi pandemi covid-19.
“Selain problem kesehatan, regulasi yang dibuat Kemenhub terkait pandemi membuat publik bingung,” jelasnya.
Menteri lain yang perlu mendapat catatan untuk diganti yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar yang bisa diganti oleh Teten Masduki yang mempunyai jaringan dengan CSO dan NGO.
Baca juga : Jelang Reshuffle Butuh Menteri Cekatan, Responsif dan Inovatif
“Kinerja kementerian itu juga tidak perform,” ujarnya.
Sementara Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, sebenarnya reshuffle atau membentuk nomenklatur K/L baru merupakan hak presiden. Namun langkah untuk menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud merupakan langkah mundur.
“Hal ini mengakibatkan anggaran riset dan inovasi dipotong secara signifikan,” ujarnya.
Sementara mengenai pembentukan Kementerian Investasi merupakan cerminan buruknya pemerintah dalam mengelola investasi maupun mengundang investor. Pasalnya, selama ini publik sudah paham bahwa problem utama dalam investasi di Indonesia yaitu penegakan hukum yang bermasalah, birokrasi yang melayani, dan problem korupsi.
“Namun yang dilakukan ibarat buruk rupa cermin dibelah. Ini kesalahan dalam mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan masuknya menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Mardani menyebutkan, dirinya sebenarnya tidak ingin mengomentari karena merupakan hak partai lain untuk masuk ke dalam koalisi. Namun, ungkapnya, apabila koalisi gemuk tetap dilakukan Jokowi, publik akan semakin jauh dari dari proses politik.
“Apalagi kalau niatnya dimasukkan ke kabinet karena ingin membuat Jokowi menjadi presiden untuk tiga periode,” pungkasnya. (OL-7)
