Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sebagai saksi untuk kasus suap bansos covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Panggilan sebagai saksi kasus dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (30/3).
Yandri dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso. Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni notaris bernama Sahat Simanungkalit dan karyawan swasta bernama Prospelany. Keduanya juga sebagai saksi untuk Matheus.
Pemanggilan saksi dari unsur anggota DPR ini sebelumnya juga dilakukan KPK terhadap eks Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus. Nama Ihsan Yunus sebelumnya terungkap dalam rekonstruksi kasus itu.
Baca juga : KPK Bakal Buktikan Effendi Gazali Titip Perusahaan di Persidangan
Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. Harry didakwa menyuap Juliari, senilai Rp1,28 miliar untuk mendapatkan kuota bansos melalui PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude.
Adapun Ardian selaku Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama didakwa menyuap Rp1,95 miliar terkait penunjukan perusahaannya sebagai penyedia bansos. (P-5)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved