Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MUSYAWARAH Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (26/3/2021). Para bupati dari seluruh Indonesia mengikuti melalui daring.
Presiden Jokowi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan yang disiarkan secara daring.
Jokowi juga meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas," ujarnya.
Jokowi lalu memberikan pesan utuk wajib menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah. "Setiap proyek yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing," tegasnya.
Dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit. "Untuk apa (produk lokal)? Biar ada demand, biar ada konsumsi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.
”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan demand side. Seperti dikatakan Presiden tadi, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapagan kerja kembali terbuka,” ujarnya.
Para bupati, lanjut Anas, juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. ”Para bupati berharap Bapak Presiden berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah,” jelas Anas.
Seiring dengan itu, para bupati juga mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
“Alhamdulillah hasilnya cukup menunjukkan tren positif, dengan penurunan kasus harian dan penurunan tingkat keterisian rumah sakit. Tapi kita semua tidak boleh lengah, jangan kendor. Perpaduan injak gas dan rem untuk kegiatan sosial-ekonomi harus seimbang dan dikontrol agar tak ada lagi lonjakan kasus,” ujar Anas.
Seusai dibuka Presiden Jokowi, Munas Apkasi dilanjutkan dengan sidang-sidang, termasuk salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum baru pengganti Abdullah Azwar Anas yang telah usai masa baktinya. (RO/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved