Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLRI menyatakan pihaknya tak mengeluarkan izin Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Polri tidak mengeluarkan izin (KLB Demokrat)," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono, di Jakarta, Jumat (5/3).
Di sisi lain, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, menyebut bakal memantau KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara (Sumut).
Pasalnya, acara tersebut sangat rentan terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes).
Baca juga: AHY Surati Menko Polhukam dan Kapolri Minta KLB Dihentikan
"Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh Polda (Sumatera Utara) setempat," ungkap Rusdi.
Rusdi mengatakan pihak satgas covid-19 juga turun tangan dalam pengawasan dugaan pelanggaran prokes. Pasalnya, acara itu diadakan saat masa pendemi korona yang tak kunjung usai.
"Masalah protokol kesehatan segala macam itu ada Satgas covid-19 di daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," ucapnya. (OL-4)
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
AHY mengatakan sekitar 93% pemilik suara sah berada di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara untuk mengikuti KLB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved