LEMBAGA Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait investasi minuman alkohol (minol). Presiden memutuskan untuk mencabut Lampiran III Perpres No 10 Tahun 2021 terkait pembukaan investasi baru dalam industri minol.
"Presiden Joko Widodo benar-benar mendengarkan suara publik dan ingin menghentikan pro-kontra," ujar Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Selasa (2/3).
Menurutnya masukan yang diberikan kepada pemerintah termasuk dari Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj yang kemudian direspons Presiden Joko Widodo dengan pencabutan tersebut.
"Hal ini menjadi pembelajaran yang baik, bahwa setiap perumusan kebijakan publik, terutama hal-hal sensitif yang potensial kontroversial, membutuhkan mendengar suara publik. Hal ini perlu dilakukan dalam proses penyusunan, bukan ketika regulasi sudah sahkan," papar Rumadi.
Persoalan minuman beralkohol memang cukup krusial. Pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa minuman beralkohol sudah menjadi industri yang mendatangkan devisa negara. Angka impor dan ekspor minol selama ini sudah terjadi dengan devisa triliunan rupiah.
"Produksi minol ilegal beredar di mana-mana. Di sisi lain, kita dikenal sebagai bangsa yang religius. Ke depan, kita perlu mengatur persoalan ini dengan tenang dan kepala dingin," tukas Rumadi. (P-2)
