Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Panglima TNI Moeldoko meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menyeret-nyeret namanya di dalam konflik interal Partai Demokrat.
"Saya tidak mengerti perkembangan internal mereka seperti itu. Saya pikir sudah selesai. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya selama ini sudah diam. Jangan menekan-nekan saya," ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (25/2).
Jika sikap para petinggi partai berlambang Mercy itu tidak berubah, ia mengancam akan melakukan langkah-langkah yang ia yakini. Sayangnya, ia tidak menyebut secara rinci apa langkah-langkah yang dimaksud.
"Saya mengingatkan kepada semuanya. Saya bisa dan sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Saya pesan seperti itu skarena saya punya hak seperti apa yang saya yakini," tegas pria yang juga menjabat sebagai kepala staf kepresidenan itu.
Baca juga : Gus AMI Dukung RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
Sebelumnya, melalui rekaman video, SBY menyampaikan pesan dan arahan terkait upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat.
Bahkan, secara gamblang, presiden keenam Republik Indonesia itu menyebut Moeldoko terlibat di dalamnya.
"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY. (OL-7)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved