Senin 22 Februari 2021, 19:38 WIB

Rizieq Dinilai Harus Bertanggung Jawab dalam Perkara PTPN

Rizieq Dinilai Harus Bertanggung Jawab dalam Perkara PTPN

MI/RAMDANI
Rizieq Shihab (kedua dari kiri).

 

RIZIEQ Shihab dinilai sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam kasus dugaan penyerobotan tanah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Senin, mengatakan dalam kasus ini, Rizieq termasuk yang harus bertanggungjawab.

"Yang bertanggungjawab adalah pihak yang melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut," kata Indriyanto.

PTPN sudah melaporkan masalah ini ke polisi. Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Rizieq disangkakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan.

Kemudian, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Indriyanto mengatakan penegak hukum yang terapkan bisa dengan melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Rizieq.

"Dalam rangka menindaklanjuti laporan pidana PTPN, pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan upaya paksa atau coercive force dengan melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut," ucap Indriyanto.

Menurut Indriyanto, sengketa lahan antara PTPN VIII dengan Rizieq sebaiknya diselesaikan secara hukum. Prinsip negara hukum bahwa setiap orang sama di depan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Selain pidana, Indriyanto menilai pihak PTPN bisa melayangkan gugatan perdata terhadap penguasaan melawan hukum secara fisik oleh pihak ketiga.   

Baca juga: Pengamat: Rizieq Shihab Bisa Digugat Perdata

"Gugatan perdata tidak mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan. Walau sebaiknya dilakukan secara case by case basis saja," ungkapnya.

Sebelumnya, pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika PTPN VIII mengambil lahannya. Menurut dia, FPI melanggar banyak undang-undang (UU) dalam masalah ini.

"Terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih Rp4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU," ujar Iwan.

Dia menilai akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Karena, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII, dengan demikian akad terkait lahan harus dilakukan oleh PTPN VIII.

Iwan menambahkan HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukkan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk hak guna bangunan (HGB).       

"Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan," ujarnya.

Menurutnya sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekedar untuk menyambung hidup. (R-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KPK Periksa Tersangka dalam Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 09 Maret 2021, 00:41 WIB
"Tersangka NA, ER dan AS masing-masing diperiksa tim penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saling menjadi...
Dok. TNI AD

211 Prasis Dikmaba Dilantik jadi Prajurit TNI AD

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 09 Maret 2021, 00:06 WIB
Dalam pendidikan ini, lanjut Putranto, seluruh calon anggota ikut latihan pembentukan dasar menjadi seorang bintara untuk wanita Angkatan...
Antara

Polri Belum Menindaklanjuti Laporan Kerumunan KLB Demokrat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 09 Maret 2021, 00:04 WIB
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya