Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
ANAK pedangdut Rhoma Irama, Rhommy Syahrial membantah terlibat kasus dugaan suap proyek pada dinas PUPR Kota Banjar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persilahkan Rhommy protes dalam pemeriksaan.
"Kalau merasa salah orang terangkan di berita acara pemeriksaan (BAP)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Senin (18/1).
Ali mengatakan pihaknya sudah memanggil Rhommy dua kali yakni pada 1 Desember 2020, dan 14 Januari 2021. Kedua panggilan itu tidak dihadiri Rhommy tanpa alasan yang jelas.
Ali menegaskan tidak salah orang. Rhommy dipanggil sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan suap proyek pada dinas PUPR Kota Banjar.
"Kami memastikan pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini," ujar Ali.
Baca juga : Usut Rasuah Lobster, KPK Periksa Kepala Kantor Bea Cukai Soetta
Rhommy menyambangi KPK hari ini untuk protes pemanggilannya terkait kasus suap di Banjar. Rhommy menyebut KPK salah orang lantaran ejaan namanya salah.
Sebelumnya, KPK mengultimatum Rhommy. Dia sudah mangkir dua kali saat pemanggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pada dinas PUPR Kota Banjar.
"Tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak dua kali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Januari 2021.
Lembaga Antikorupsi itu menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Romy. Lembaga Antikorupsi itu siap menyeret Romy ke markasnya jika tidak ada itikad baik.
Wali Kota Banjar periode 2008 sampai 2013, Herman Sutrisno, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pada dinas PUPR Kota Banjar. Dia diduga menerima suap dari orang bernama Rahmat Wardi. (OL-2)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved