PARTAI NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, yang tidak mau divaksinasi covid-19. NasDem menilai sikap Ribka Tjiptaning menolak vaksin korona Sinovac memprovokasi masyarakat karena disampaikan terbuka.
"Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali.
Ali menilai Ribka Tjiptaning memiliki hak pribadi untuk ikut divaksinasi atau tidak. Namun, sebut dia, seharusnya penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka. "Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Namun, secara etika, harusnya ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu," ujar Ali.
"Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat," imbuhnya.
Ali menyebut sikap Ribka menolak vaksin Sinovac secara terbuka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Masyarakat nantinya bisa tidak percaya dengan pemerintah. "Akan ada pertanyaan masyarakat, 'lo itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja enggak mau', ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkanlah, menurut saya. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu," papar Ali.
PDIP sudah mengklarifikasi pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak pemberian vaksin covid-19 merek Sinovac. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ribka harus dilihat secara keseluruhan untuk menghindari perbedaan persepsi.
"Yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," ujar Hasto.
Hasto mejelaskan, Ribka yang juga anggota Komisi IX DPR ini ingin menyampaikan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat terkait dengan vaksin ada perbedaan seperti yang terlihat dalam pelayanan PCR sebelumnya. "Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka. Itu karena pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” lanjut Hasto.
Sebelumnya pada rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di DPR, Ribka Tjiptaning menyatakan tidak mau divaksinasi covid-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin korona.
"Saya tetap tidak mau divaksin (korona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka. (Uta/P-1)
