KPK Imbau Istri Nurhadi Kooperatif

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar istri eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida, kooperatif terkait pemanggilan penyidik komisi antirasuah.

Sebelumnya, Tin dipanggil sebagai saksi untuk kasus perintangan penyidikan perkara yang menjerat Nurhadi dengan tersangka Ferdy Yuman.

"Tin Zuraida (tidak memenuhi panggilan) tanpa keterangan dan akan dilakukan pemanggilan kembali. KPK tetap mengimbau agar kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (13/1).

Baca juga: Tersangka Jiwasraya, Fakhri Hilmi Dilimpahkan ke Penuntut Umum

KPK juga memanggil dua saksi lain yakni karyawan swasta bernama Oktaria Iswara Zen dan Edna Dibayanti. Namun, keduanya juga mangkir.

Ferdy merupakan sopir menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. KPK menetapkan Ferdy sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi.

Dalam kasus itu, Ferdy diduga berperan menyewa rumah persembunyian Nurhadi dan Rezky di Jalan Simprug Golf 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia ditangkap KPK di Malang, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Ferdy ditahan akibat upaya menghalangi penyidikan dan diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelarian Nurhadi dan Rezky bermula ketika KPK menerbitkan DPO pada Februari 2020 lalu. KPK menduga Ferdy diminta Rezky membuat perjanjian sewa rumah di Simprug senilai Rp490 juta yang dijadikan sebagai lokasi persembunyian.

Saat KPK menangkap Nurhadi dan Rezky di rumah Simprug itu pada Juni 2020, Ferdy berada di lokasi tapi berhasil kabur dengan menggunakan mobil bernomor plat palsu.

Adapun perkara Nurhadi dan Rezky saat ini tengah berproses di persidangan. Keduanya didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp83 miliar terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Rincian dakwaannya, suap yang diterima senilai Rp45 miliar dan gratifikasi sebanyak Rp37 miliar. (OL-1)