Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENINGKATAN kasus Covid-19 mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memfokuskan program 2021 pada program-program sosial dan kemanusiaan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kepedulian sosial menjadi prioritas program PKB 2021.
“Kepedulian sosial menjadi prioritas program PKB. Satu tahun kedepan program utama adalah menolong orang yang paling sulit. Ini program Partai Kebangkitan Bangsa dan Perempuan Bangsa. Deteksi keluarga besar, majelis, pondok pesantren, masyarakat sekitar, mana yang kesulitan segera tolong,” tegas Cak Imin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1)
Menurutnya, modal utama dalam menghadapi krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi, kesenjangan sosial dan pengangguran adalah soliditas dan solidaritas Bangsa. Solidaritas ini, apabila dilaksanakan juga dapat menekan angka kriminalitas yang muncul karena kesenjangan sosial yang tinggi.
Sementara Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah menambahkan, tahun 2021 masih akan menjadi tahun penuh tantangan, khususnya bagi Perempuan. Pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi masih akan berlangsung bersama efek dan dampaknya.
“Perempuan Bangsa akan tetap hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mendampingi dan berperan dalam menghadapi tantangan dan efek Pandemi Covid 19 tersebut,” kata Erma.
Selain bantuan-bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sekitar yang disampaikan oleh para kader di berbagai daerah, selama masa Pandemi Perempuan Bangsa juga membuat program-program yang kreatif dan inovatif, mulai dari trauma healing korban bencana (tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan); lomba Mars dan Hymne Perempuan Bangsa; lomba foto Instagram dalam rangka Memperingati Hari Ibu; membuat film pendek “Ibu Mata Air Dari Surga” yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Program-program kreatif ini merupakan bagian dari upaya Perempuan Bangsa Go Public, merawat dan memperluas konstituen serta menebar kemanfaatan dan kemaslahatan PKB di khalayak perempuan secara lebih luas.
Erma juga menegaskan tekad Perempuan Bangsa sebagai sayap PKB bahwa Tahun 2021, Perempuan Bangsa bertekad untuk mengaktivasi organisasi sebagai kawah kaderisasi perempuan di lingkungan PKB. Perempuan Bangsa akan menguatkan peran dan fungsi kaderisasi perempuan secara efektif serta efisien. Melakukan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan diri kader dan membesarkan rumah besar PKB. “Dengan kaderisasi ini, kuota 30% terpenuhi oleh Perempuan-perempuan yang berkualitas dan potensial,” ujarnya.
Dalam acara Resolusi Perempuan Bangsa 2021 tersebut, Cak Imin juga mengukuhkan dan melantik Kepengurusan Perempuan Bangsa. Perempuan Bangsa juga mengumumkan pemenang lomba Cipta Mars dan Hymne Perempuan Bangsa, serta mengumumkan Pemenang Lomba Foto Cinta Ibu dimasa Pandemi. Turut hadir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ida Fauziyah. (OL-13)
Baca Juga: Terkait Reshuffle, PKB tidak Ajukan Nama kepada Presiden
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Gelandangan: Memahami akar masalah sosial, dampak, dan solusi efektif untuk menciptakan masyarakat inklusif dan berkeadilan. Lihat disini Selengkapnya
Diharapkan hasil kajian peneliti bisa menjadi landasan Pemkot Jakarta Selatan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada.
Urai masalah sosial modern: ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi. Temukan solusi inovatif untuk masyarakat inklusif dan sejahtera.
Contoh Masalah Sosial: Kupas tuntas akar masalah sosial, dampak, dan solusi inovatif untuk masyarakat inklusif.
Hingga Januari 2024, berdasarkan data di stunting.jakarta.go.id terdapat 39.793 balita di Jakarta yang memiliki permasalahan gizi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved