Kapolri Baru Harus Mampu Tangani Kompleksitas Isu Keamanan

PANDEMI virus korona (Covid-19) melahirkan sejumlah masalah turunan termasuk gangguan keamanan. Kepiawaian calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pengganti Jenderal Polisi Idham Azis harus mampu menanganinya di samping terorisme, narkotika, narko terorisme, radikalisme, kriminalitas dan tantangan keamanan lainnya.

"Kapolri yang akan datang harus memiliki kemampuan dalam menghadapi sejumlah hal," ujar Pengamat Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati kepada Media Indonesia, Selasa (5/1) . 

Ia pun merinci tantangan yang dihadapi kepolisian ke depan sangat beragam sehingga calon kapolri yang dipilih mesti memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Itu misalnya mengenai pandemi covid-19 yang membuat tugas polri semakin kompleks dan banyak variannya. 

"Kepolisian tidak hanya dituntut menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba. Tetapi juga sebagai bagian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Korps Bhayangkara memiliki sejumlah tugas tambahan," katanya. 

Kepolisian harus memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus korona. Polisi juga harus masif memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. 

Polisi juga harus melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran covid-19, turut melakukan pengawasan juga membantu pemerintah daerah seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, ikut serta mengukur suhu tubuh, mengatur lalu lintas dan mengawasi perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. 

"Presiden meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif. Tentu saja semua tugas itu butuh kepiawaian improvisasi satuan kerja di lapangan," jelasnya. 

Polri juga perlu mengatasi masalah yang timbul dari ketidakpatuhan masyarakat serta memberikan pemahaman dengan menggunakan pendekatan budaya agar tidak timbul kegaduhan. 

Tentu saja dalam melaksanakan tugasnya ini kepolisiam harus melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI. Termasuk pula dengan intelijen kepolisian dalam penerapan kebijakan pengawasan. 

Ia mengatakan polri saat ini harus inovatif dengan mengembangkan SDM anggotanya agar memiliki pengetahuan luas baik secara akademik maupun praktek lapangan. Polisi juga dituntut harus sigap dan tanggap menghadapi perkembangan ancaman baru. 

Baca juga : Pilih Kapolri, Presiden Harus Dengarkan Juga Aspirasi Rakyat

"Terorisme memiliki perkembangan metode dalam menggerakkan aksinya. Narkotika pun semakin banyak varian dan cara penyebarannya," paparnya. 

Menurut dia, kriteria lain dari calon kapolri harus mengantisipasi gangguan keamanan baru yakni narko-terorisme, khususnya para narapidana atau mantan narapidana. Kejahatan ini dilakukan jaringan terorisme yang bergelut di ranah peredaran narkoba.

Ancaman kekinian yaitu kejahatan Nuklir, Biologi, Kimia (Nubika) juga bagian dari potensi ancaman yang mesti diantisipasi kepolisian. Selain itu setiap anggota polri wajib memahami criminal justice system dengan berbagai perkembangannya.

"Seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia," paparnya. 

Oleh karena itu, kata dia, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber. Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare. 

Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat. 

Maraknya perang kognitif dan perang persepsi/asumsi yang kerap gunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan methode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa. 

"Indonesia saat ini kerapkali hadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Di sini kepolisian dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme,"ujarnya.

Terakhir, tidak kalah penting anggota kepolisian pun harus meningkatkan kemampuan bela diri karena semakin banyak ancaman dan serangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain mampu menguasai sejumlah tugas tersebut, kata dia, calon kapolri juga mesti dipastikan memiliki rekam jejak yang baik. "Ke depan dibutuhkan kapolri yang mampu menghadapi perang kognitif dan cyber," pungkasnya. (OL-7)