Pilih Kapolri, Presiden Harus Dengarkan Juga Aspirasi Rakyat

PRESIDEN memiliki hak prerogatif untuk menentukan pimpinan tertinggi di kepolisian RI. Selaku pemegang mandat seluruh rakyat, sewajarnya kepala negara membuka mata dan telinganya untuk mewadahi kehendak rakyat terhadap kriteria untuk pengganti Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

"Pergantian kapolri memang menjadi kewenangan presiden dengan persetujuan DPR. Meski pengangkatan kapolri kewenangan presiden, menjadi penting untuk presiden mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat dalam pergantian kapolri," ujar Ketua Dewan Pengurus Centra Iniative Al Araf kepada Media Indonesia, Selasa (5/1).

Menurut dia, penting bagi presiden membuka ruang aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting ini. Tujuannya agar upaya membangun polri yang profesional dan modern dapat terwujud di masa datang. 

"Pergantian kapolri oleh presiden perlu di lakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi calon, track record dan leadership," katanya. 

Baca juga : Polri Ancam Bubarkan FPI Model Baru

Ia menegaskan, polri perlu dipimpin sosok yang memiliki kapasitas pendidikan dan kemampuan yang baik. Dengan demikian pengganti Jenderal Idham Azis dapat merumuskan arah kebijakan polri dalam bentuk blue print dalam membangun institusinya lebih profesional dan modern di masa datang serta dalam menuntaskan proses reformasi.

Al Araf menekankan, pergantian kapolri jangan semata dilihat dalam pertimbangan politik tetapi perlu memperhatikan objektifitas terhadap calon. Selain kompetensi dan track record, calon kapolri haruslah orang yang mau mendengarkan dan membuka diri dengan berbagai kelompok masyarakat yang memberikan perhatian pada penegakan hukum di Indonesia . 

"Perlu sosok kapolri yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai kalangan," pungkasnya. (OL-7)