PEMERINTAH dituntut mengantisipasi sejumlah isu yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Itu meliputi ancaman serangan siber, radikalisme, terorisme hingga politik identitas berpotensi mencuat di 2021.
"Di 2021 problemnya agak mirip dengan yang sempat mencuat selama 2020. Sedikitnya terdapat tujuh klaster persoalan yang berpotensi terjadi di tahun ini dan menuntut pemerintah untuk mengantisipasinya adalah kejahatan siber dan digitalisasi, radikalisme dan politik identitas," ujar Guru Besar bidang Ilmu Keamanan Dalam Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi pada diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu bertajuk Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021, Sabtu (2/1).
Menurut dia, kejahatan siber berpotensi menjadi ancaman keamanan di tahun ini karena instrumen pengamanannya masih lemah. Kondisi ini menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan seperti mencuri data dan lainnya.
Selain itu, kata Muradi, institusi keamanan yang fokus menanganinya harus segera diperkuat. Sejauh ini pemerintah baru merintis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun peran penindakannya masih tegantung pada institusi lain yakni polri.
Ia pun menyarankan supaya lembaga yang fokus mencegah memiliki kewenangan yang lebih kuat berikut dapat melakukan penindakan. Sokongan regulasinya pun harus segera dibuat seperti melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.
"Kejahatan siber ini serius karena menurut saya dapat mengancam kehormatan kita sebagai bangsa," jelasnya.
Muradi mengatakan, permasalahan radikalisme dan terorisme juga patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Terlebih, terdapat temuan mengenai kelompok terorisme yang bertransformasi dan sulit dilacak yakni Jamaah Islamiyah (JI) Baru.
Baca juga : Pembubaran FPI, Pemerintah Punya Dasar Hukum yang Kuat
"New JI ini sulit dilacak karena menanggalkan piranti elektronik yang selama ini digunakan kelompok teroris," terangnya.
Ia menambahkan, politik identitas akan kembali mencuat di tahun ini. Tetapi kemunculan isu ini bergantung pada keputusan elit politik terhadap keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2022.
Muradi mengatakan selain tiga isu krusial tersebut terdapat isu lain yang akan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Misalnya mengenai pembahasan produk legislasi.
"Terdapat sejumlah isu yang seksi dan menarik perhatian yakni pembahasan revisi UU Pemilu yang tentunya menentukan jadwal keserentakan pemilu lokal juga nasional eksekutif serta legislatifnya, perubahan ambang batas parlemen dan juga syarat dukungan untuk calon presiden," paparnya.
Produk legislasi lain yang akan menyedot perhatian masyarakat yaitu mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) atau Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), revisi RUU BUMN, Kejaksaan dan Kebencanaan.
"Persoalan selanjutnya yakni kebebasan sipil ini dapat muncul di tahun ini akibat turunan dari pembubaran FPI (Front Pembela Islam). Kemudian isu lainnya mengenai separatisme di Papua. Isu tahunan ini akan mengikuti keputusan baru mengenai otonomi khusus Papua," jelasnya. (OL-7)
