KPK Fokus ke Covid-19 dan Ekonomi

KPK menyampaikan komitmen mereka untuk 2021. Lembaga itu akan fokus mengawasi jalannya penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Fokus area KPK pada 2021 tidak terlepas dari rencana strategis KPK 2020-2024 serta disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2021 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 dalam menanggapi bencana pandemi covid-19 melalui tema Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers bertajuk Kinerja KPK 2020, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, upaya tersebut akan dilakukan melalui pengawasan pada sektorsektor industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi ketahanan bencana, dan mengawal penyusunan sistem ketahanan pangan, serta merdeka belajar.

Langkah lain melalui sinergi antarkementerian, lembaga antara pusat dan daerah, serta masyarakat yang mengacu pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menjadi landasan hukum dalam perbaikan tata kelola data.

“KPK akan terus melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas dan KPK akan selalu berada di baris terdepan dalam upaya memusnahkan korupsi di Indonesia,” paparnya.

Firli mengatakan KPK selama 2021 akan disokong anggaran sebesar Rp1,3 triliun atau naik sebesar Rp384,7 miliar dari 2020. Dukungan lain yang sangat menentukan kinerja KPK di tahun depan ialah peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Sumber: KPK

Laporan gratifikasi

Selain itu, sepanjang 2020, KPK telah menerima 1.748 laporan terkait dengan penerimaan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp24,4 miliar. Dari total tersebut, 621 laporan senilai Rp1,2 miliar dinyatakan milik negara dan telah disetorkan.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebanyak 621 dari total laporan gratifikasi tersebut telah dinyatakan sebagai milik negara. Nilainya mencapai Rp1,2 miliar dan telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Alex membeberkan laporan penerimaan gratifikasi berasal dari 281 pemerintah daerah, 60 BUMN atau BUMD, 59 lembaga negara dan pemerintah, serta 32 kementerian. Pelaporan paling banyak menggunakan jalur daring.

“Dari sisi teknis pelaporan, KPK menerima laporan yang mayoritas dilakukan secara daring dengan jumlah 1.379 laporan yang berasal dari aplikasi Gratifikasi Online (Gol). Banyaknya laporan secara online menunjukkan bahwa fasilitas pelaporan KPK telah mendukung kemudahan maka sesungguhnya tidak ada alasan melapor gratifikasi itu sulit.’’

Dalam paparan itu, KPK juga mengaku bangga dengan sejumlah kinerja lembaga mereka. Itu seperti indeks perilaku antikorupsi (IPAK) yang hampir menyentuh target 4, yakni 3,84 poin di 2020.

“Target (KPK) 4, capaiannya saat ini 3,84 atau sudah menyentuh 96%,” kata Firli. (Cah/P-1)