Pemahaman Kebangsaan Merosot

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mengungkapkan tahun depan menyimpan tantangan yang tidak kalah serius dari covid-19. Di tengah upaya pemulihan seluruh sektor, terdapat persoalan yang harus disikapi serius, yakni kemerosotan pemahaman kebangsaan.

“Tahun depan, kendati ekonomi akan kembali tumbuh, ada tantangan besar yang mesti dihadapi Indonesia dalam berbagai bidang. Kita melihat ada kemerosotan pemahaman kebangsaan di antara anak bangsa,” ujar Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI Purn Agus Widjojo saat memberi keterangan resmi bertajuk Keluar dari Pandemi Covid-19 Menuju Pemulihan Ekonomi dan Harapan di Tahun 2021 di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu, Agus didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayor Jenderal TNI Rahmat Pribadi.

Ia mengatakan kepentingan kelompok dan golongan seakan ada di atas kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Bendera politik identitas dikibarkan melampaui bendera Merah Putih yang menyatukan perbedaan.

Selain itu, tantangan jangka panjang di bidang kesehatan, identitas dan karakter bangsa, infrastruktur teknologi, sejarah peradaban, warisan budaya Nusantara, dan pendidikan.

“Tantangan itu terkait revolusi industri 4.0 serta tekad menjadi bangsa maju dan pemenang dalam persaingan antarbangsa yang semakin ketat di masa depan,” jelasnya.

Persaingan ekonomi dunia juga akan semakin memanas khususnya di antara negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

“Bisa dibayangkan ketatnya persaingan di sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Blok perdagangan ini mencakup 30% penduduk dan 30% ekonomi dunia,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Lemhannas meminta pemerintah menjamin keamanan vaksin dalam rangka penanganan covid-19. Kebijakan vaksinasi juga harus langsung di bawah presiden untuk memastikan kesuksesannya mulai distribusi hingga implementasi.

“Pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin,” ujar Agus Widjojo.

Menurut Agus, pemerintah mesti mengantisipasi vaksin covid-19 palsu. Tujuannya supaya segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri, bisa dimanfaatkan. (Cah/P-5)