Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
LANGKAH Jusuf Kalla untuk membantu mengakhiri konflik kekerasan di Afghanistan ternyata tidak berhenti walaupun tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) itu berkunjung ke Kabul selama 3 hari hingga Jumat (25/12/2020) untuk memenuhi undangan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Ikut bersama rombongan JK, yaitu perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menurut juru bicara Jusuf Kalla, Hussein Abdullah, selain perdamaian, kunjungan ini juga membahas isu kemanusiaan dan ekonomi. Menurut rencana, JK akan bertemu Presiden Ashraf, Kepala Konsil Rekonsiliasi Afghanistan Abdullah Abdullah, Menteri Luar Negeri Mohammad Haneef Atmar, Menteri Urusan Haji, dan lainnya.
“JK ingin melanjutkan apa yang sudah dirintis pemerintah saat menjadi Wakil Presiden,” ujar Hussein saat perjalanan menuju Kabul, kemarin.
Selama ini pemerintah Indonesia sudah menjalin kerja sama dalam mewujudkan perdamaian, terutama di bidang pendidikan. Sejauh ini Indonesia sudah menerima pelajar dan warga Afghanistan untuk belajar lebih jauh tentang keberagaman.
Sebelumnya, JK telah menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan kelanjutan kerja sama Indonesia dengan Afghanistan dalam menciptakan perdamaian. Indonesia juga membantu rencana pendirian museum Rasulullah SAW.
Wapres menanggapi positif rencana JK untuk berkunjung ke Kabul dan memerintah Sekretariat Wapres untuk menyiapkan berbagai hal yang diperlukan demi mendukung upaya JK.
“Ada dua hal yang dibicarakan mantan Wapres JK dan Wapres Ma’ruf Amin. Pertama, dia mendapatkan kontak dari Afghanistan, jadi babnya ini bab Afghan. Afghan menghubungi Pak JK yang intinya minta disambungkan kepada Wapres Ma’ruf Amin, mengenai hal-hal yang terkait kerja sama selama ini yang sudah berlangsung baik antara pemerintah Indonesia dan Afghan,” terang juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, Jumat (11/12).
Masduki yang juga akrab disapa Cak Duki tersebut mengatakan kerja sama mewujudkan perdamaian, terutama di bidang pendidikan perlu terus dilanjutkan.
“Namun, Wapres meminta untuk mengevaluasi apa yang selama ini sudah berjalan. Kerja sama kan antara lain dengan MUI, pesantren, dan perguruan tinggi,” tutur Cak Duki, sapaan akrabnya. (Che/P-2)
BRI resmi memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan dan wilayah Asia Timur melalui pembukaan BRI Taipei Branch.
Polda Riau menggagalkan upaya pengiriman lima pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Pada hari libur sekolah, kemarin, tren pendonor menunjukkan peningkatan 3% dari rata-rata 300 pendonor pada hari biasa.
Dalam upaya memperkuat komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, Garrya Bianti Yogyakarta, hotel bintang lima di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Banyan Group
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved