Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan para menteri baru di Veranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12).
"Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin mengumumkan menteri2 baru yang akan duduk di anggota kabinet Indoensia Maju," ujar Jokowi.
Ada enam menteri baru yang diperkenalkan yakni Tri Rismaharini, Sandiaga Salahudin Uno, Budi Gunadi Sadikin, Yaqut Cholil Qoumas, Sakti Wahyu Trenggono dan Muhammad Lutfi.
Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya diberi tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Sosial. Selanjutnya, Sandiaga Salahudin Uno, sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta kini diberi tanggung jawab baru.
"Sekarang beliau kita beri tanggung jawab memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ucap Jokowi.
Kemudian Budi Gunadi Sadikin. Saat ini, pria yang juga mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu tengah memegang jabatan Wakil Menteri BUMN
"Sekarang kita beri tanggung jawab memimpin Kementerian Kesehatan," lanjutnya.
Baca juga: Presiden Siap Umumkan Menteri Baru
Keempat, Yaqut Cholil Qoumas. Pria yang merupakan tokoh muslim sekaligus Ketua PP GP Ansor itu diembani tugas untuk memimpin Kementerian Agama.
Kelima, Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang memegang jabatan Wakil Menteri Pertahanan dan ke depannya akan diberi tanggung jawab menjadi Menteri KKP.
"Terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau pernah menjadi Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan serta Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Amerika Serikat.
Sekarang kita beri tugas untuk kembali memimpin Kemendag," tuturnya.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved