Pemerintah Didorong Perbaiki Komunikasi Saat Pandemi

KEBIJAKAN pengetatan terukur guna mencegah transmisi penularan covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 tidak bisa dipungkiri berdampak negatif bagi pelaku usaha. Ini diakui oleh Director of Corporate and Public Affaris firma komunikasi Edelman Maria Tobing.

Namun, Maria menjelaskan dampak signifikan itu timbul karena pemerintah tidak melakukan komunikasi yang baik kepada pelaku usaha.

"Ketika kita liat kemarin, ke Bali harus tes swab, pariwisata perhotelan langsung terdampak tanpa ada diskusi dulu dengan pelaku usaha," kata Maria dalam diskusi daring yang digelar Iluni UI bertajuk Evaluasi Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Sepanjang Masa Pandemi, Sabtu (19/12).

Meskipun mengakui bahwa keadaan saat situasi pandemi tak menentu, Maria mengatakan akan lebih baik jika ada sebuah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha yang paling terdampak. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa melakukan persiapan dan mitigasi.

Apabila pemerintah mau menggerakan roda perekonomian, lanjutnya, fokusnya bukan hanya kepada perusahaan global yang berkantor di Indonesia. Lebih jauh, para pengusaha yang memarkirkan uangnya di luar negeri juga harus dipikirkan.

"Nah mereka untuk balik lagi ke sini duitnya kan harus punya security dulu nih, security dalam sense pandemi ini, (bahwa) the government is on top of everything in handling pandemic, itu yang belum dirasakan oleh pelaku usaha," ujarnya.

Ia berharap agar komunikasi pemerintah kepada pelaku usaha lebih lancar. Selain itu, perlu juga dibedakan narasi serta jalur komunikasi yang dibangun antara pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Padahal berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, Maria menjelaskan pelaku usaha justru percaya kepada pemerintah di awal pandemi. Berdasarkan analisanya, itu disebabkan karena pelaku usaha menganggap pandemi sebagai masalah nasional dan membiarkan pemerintah dalam mengambil keputusan.

"Kalau kita lihat sekarang, trennya pelaku usaha ini justru sudah bisa mengejar nih. Sekarang mereka yang take the lead untuk melakukan protokol kesehatan di kantornya masing-masing. Jadi kita sudah melihat trennya, masing-masing pelaku usaha menentukan arah mereka sendiri mau ke arah yang mana, tidak menunggu pemerintah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan di berbagai forum bahwa pemerintah harus seimbang menginjak rem dan gas dalam kebijakan pengendalian covid-19.

"Di akhir tahun ini kita menginjak rem karena melihat angka positif harian yang cukup mengkhawatirkan," ujar Donny.

Ia juga mengakui pemerintah tetap belajar mengelola komunikasi dalam situasi pandemi yang tidak menentukan. Analogi yang digunakannya soal rem dan gas mengindikasikan beberapa pihak mengalami dampak negatif terhadap kebijakan yang diambil.

"Soal rem dan gas misalnya, kalau yang nyebrang masih jauh, kita bisa rem pelan-pelan dan mengabarkan kepada penumpang untuk berpegangan. Tapi kadang-kadang yang nyebrang tiba-tiba, sehingga kebijakan harus segera ditarik, rem harus segera ditarik. Dan memang penumpangnya satu dua yang terbentur kaca," tandasnya. (OL-8)