Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MELALUI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah telah memberikan kompensasi sebesar Rp39,2 miliar kepada 215 korban terorisme dan ahli waris korban yang meninggal dunia.
Sebanyak 215 korban tersebut diidentifikasi dari 40 peristiwa teror di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut pemberian kompensasi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada korban serta keluarga.
"Nilai yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi. Karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Rabu (16/12).
Baca juga: 23 Tersangka Teroris Dijadwalkan Tiba di Soekarno-Hatta, Siang Ini
“Kemudian, juga mengalami trauma psikologis serta derita luka fisik dan mental. Mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik dialami," imbuhnya.
Kehadiran negara secara nyata, lanjut dia, akan membuat korban dan keluarga merasakan dukungan. Serta, kembali bersemangat dalam menjalani hidup.
"Dukungan moril ini akan membantu melewati situasi yang sangat berat akibat terorisme. Sehingga, korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis," tutur Kepala Negara.
Baca juga: Korban Aksi Terorisme Harus Didukung Semua Pihak
Jokowi menjelaskan bahwa pemulihan korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme, merupakan tanggung jawab negara. Sejak 2018, upaya pemulihan korban dilakukan melalui LPSK.
Itu dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis dan layanan psikologis serta rehabilitasi psikososial. Pemerintah semakin memperkuat komitmen pemulihan korban terorisme masa lalu. Upaya itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved