Ketua KPK Ingatkan Semua Pihak Cegah Perilaku Korup dalam Pilkada

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) menjadi momentum mencegah praktek koruptif. Pemilihan dalam pilkada harus berlangsung secara berintegritas tanpa praktek jual beli suara dan suap menyuap.

"Peringatan Harkodia bertepatan dengan pesta demokrasi yang digelar di 270 daerah harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa untuk mencegah terjadinya jual beli suara dan suap menyuap, karena dari sinilah akan tumbuh suburnya korupsi. Mari cegah sedini mungkin perilaku koruptif di Pilkada 2020," kata Firli Bahuri melalui keterangannya, Rabu (9/12).

Firli menyampaikan KPK tak henti-henti mengajak para peserta pilkada, penyelenggara, maupun pemilih untuk mengikuti kaidah-kaidah dan menjauhi praktek koruptif dalam Pilkada Serentak 2020. KPK bekerja sama dengan KPU serta Bawaslu melakukan sosialisasi mengingatkan agar pilkada dijalankan secara berintegritas.

"Salah satu kaidah yang tidak boleh dilanggar adalah menerima atau memberi suap di mana penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara di pusat maupun daerah sangat rentan terlibat dalam pusaran suap menyuap," kata Firli.

Baca juga : Presiden Jokowi: Selamat Memilih, Jangan Lalai Memakai Masker

Perhelatan pilkada, imbuh Firli, merupakan area rawan terjadinya korupsi kepala daerah. Data 2018, KPK melakukan OTT sebanyak 30 kali dengan 22 kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi berupa suap menyuap yang kerap terjadi saat pilkada.

"Data empiris menunjukkan tindak pidana yang ditangani KPK terbanyak adalah perkara suap menyuap di mana salah satu jenis kejahatan kemanusiaan tersebut sering terjadi dan mewarnai perhelatan pilkada," ucapnya.

Firli juga mengutip pesan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu untuk menjaga arah bangsa ini tetap maju dan produktif demi kesejahteraan dan masa depan NKRI bebas dari korupsi. Upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi itu, ucap Firli, bukanlah kerja ringan karena diperlukan terwujudnya ekosistem nasional yang mendukung.

"Diperlukan ekosistem nasional yang produktif, inovatif, konsisten serta bebas korupsi. Semuanya itu tidak mungkin tumbuh apabila kepastian hukum, politik, kebudayaan, serta pendidikan dan upaya serta keseriusan kita semua untuk beralih dari laten korupsi ke budaya antikorupsi," ujarnya. (P-5)