Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai instrumen pelengkap dalam perhitungan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Meski demikian, Komisioner KPU Evi Novida Ginting menuturkan masih ada tiga provinsi yang belum terhubung dengan jaringan internet.
"Tiga provinsi yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara," ujarnya dalam sosialisasi penggunaan aplikasi Sirekap di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/12).
Evi menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil rapat antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disepakati bahwa Sirekap sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada pilkada serentak 2020. Adapun rekapitulasi suara secara manual di TPS, terang Evi, tetap dilakukan sebagai acuan yang sah.
KPU mencatat di Provinsi Papua, terdapat 43 distrik yang tidak terhubung jaringan internet sehingga KPPS di TPS masih menggunakan pendataan hasil rekapitulasi dengan sistem excel. Sedangkan untuk publikasi hasil pemungutan suara, berupa foto C hasil KWK untuk diunggah pada aplikasi Sirekap, petugas pergi ke titik atau tempat yang tersedia jaringan internet. Untuk Papua, terang Evi, terdapat 149 TPS yang tidak tersedia jaringan internetnya dan pasokan listrik.
"Jajaran KPPS yang tidak ada jaringan internet, proses unggah foto C hasil KWK, dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Baca juga : Pilkada di Tengah Pandemi, 92% Masyarakat akan ke TPS
C hasil KWK yang difoto di TPS bisa dibuka di tingkat kecamatan. KPU telah memberikan akun pada PPK juga bisa mengunggah dan memfoto hasil C KWK tersebut," terang Evi.
Jelang hari pemungutan suara, Evi mengatakan persiapan sudah dilakukan termasuk jajaran penyelenggara di daerah diminta untuk mengunduh aplikasi Sirekap. Apabila tidak ada jaringan internet di wilayah TPS tempat mereka bertugas, jajaran KPPS diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau merelokasi TPS ke tempat yang ada jaringan.
KPU, terang dia, membuat titik koordinat TPS dan memetakan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika daerah mana yang memiliki jaringan internet.
Saat ini proses pengunduhan dan aktivasi aplikasi Sirekap oleh jajaran penyelenggara, ujarnya, masih berlangsung. Diperkirakan sekitar 96% KPPPS telah mengunduh aplikasi Sirekap versi mobile untuk telefon pintar.
Sirekap versi Mobile, terang Evi, hanya digunakan oleh petugas KPPS dan PPK. Sehingga pada setiap TPS, jelas dia, minimal dua orang mempunyai memiliki telefon pintar dengan spesifikasi kamera 8 megapixel. Sementara versi website dilakukan untuk rekapitulasi rekap oleh jajaran KPU kabupaten/kota dan provinsi. (OL-2)
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
Nova berharap, angka kemiskinan di Pidie Jaya yang masih relatif tinggi diharapkan segera dapat diperkecil.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Klungkung menyimpan sejumlah potensi yang harus segera dikembangkan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian
Fachrori Umar membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pasangan Syarif Fasha - Maulana yang menang hampir 56%
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved