Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Kelautan dan Perikanan definitif pengganti Edhy Prabowo terus menjadi sorotan publik saat ini. Sejumlah nama mulai bermunculan di media massa beberapa hari terakhir terkait siapa calon orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.
Menteri KP 2014-2019 Susi Pudjiastuti, politisi, aktivis nelayan serta akademisi dari berbagai kampus terus mewarnai prediksi publik untuk calon nakhoda baru KKP. Saat ini jabatan Menteri KP Ad Interim dipegang oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B Panjaitan.
Di luar beberapa nama tersebut ada satu nama yang kerap dilupakan publik namun bisa menjadi kuda hitam dalam kandidat pilihan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri KP. Dia adalah Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin.
Sebagai orang yang berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 1961 itu patut dipertimbangkan menjadi Menteri KP. Safri yang merupakan Marine geology di Université de Bretagne-Occidentale, Prancis itu mengawali karir birokrasinya di KKP saat awal berdiri di era Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Kemudian sempat ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dan akhirnya berlabuh di Kemenko Marves sejak 2014.
Safri juga pernah menjadi Ketua ISOI (Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia-red). Beberapa prestasi saat menjabat Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim (2014-2019) pun ditorehkan olehnya. Di antaranya penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya, Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS) dan program-program lainnya.
Akademisi Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Palu, Yeldi S. Adel, menyebut Safri merupakan sosok akademisi-birokrat yang layak menjadi Menteri KP definitif.
“Banyak akademisi tapi belum memiliki pengalaman di bidang birokrasi. Untuk Pak Safri saya melihat ada keduanya. Tentu basic itu akan cepat menerjemhakan seluruh arahan presiden ke dalam program-program yang konkret,” kata Yeldi dalam keterangannya, Senin (30/11).
Baca juga : Susi Pudjiastuti Dinilai Berpotensi Kembali Pimpin KKP
Sambung dia, track record Safri setahun terakhir ini juga bisa dilihat dalam mengoordinasikan sektor kelautan dan perikanan. Misalnya dalam penanganan Sungai Citarum dan pemulihan ekonomi nasional melalui Indonesia Coral Reef Garden (ICRG). Terlihat dua program ini berjalan dengan baik.
“Dalam pembenahan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa daerah di Indonesia, Pak Safri juga banyak terlibat. Yang paling kelihatan salah satunya di Kepulauan Natuna yang merupakan kawasan strategis dalam aspek geopolitik dan geoekonomi kita,” terangnya.
Masih kata Yeldi, Safri juga terlihat turut menggenjot produksi garam nasional kita agar Indonesia tidak bergantung lagi pada garam impor.
“Begitu juga dalam sektor perikanan budidaya, Pak Safri terlihat begitu masif melakukan koordinasi dalam mewujudkan perintah presiden di sektor ini, salah satunya target produksi udang 250 persen di tahun 2024,” bebernya.
“Pembenahan sektor kelautan dan perikanan ke depan tentu membutuhkan menteri yang tidak hanya teori tapi juga mampu bekerja cepat,” tandas Yeldi.
Sepak terjang Safri tentunya akan mendapat perhitungan. Kandidat kuda hitam dalam percaturan menebak siapa pengganti Edhy layak disematkan kepadanya. Kita tinggal tunggu langkah yang akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi beserta masukan-masukan dari tim dan para pembantunya. Tentu sektor kelautan dan perikanan yang maju dan membawa kesejahteraan buat bangsa menjadi harapan kita semua. (OL-7)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved