Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SUSI Pudjiastuti dinilai punya potensi untuk kembali memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kembalinya Susi ke KKP juga kerap disuarakan netizen.
"Namanya potensi pasti ada bisa saja ini CLBK (cinta lama bersemi kembali)," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Minggu (29/11).
Namun, menurut Adi, langkah Susi untuk kembali menahkodai KKP tidak mudah. Suara publik pun tidak bisa dijadikan acuan.
"Bukan soal dukungan publik, bukan ramai di media sosial, tapi ada pertimbangan politik terutama konsolidasi," ucap Adi.
Baca juga: Kasus Edhy Prabowo Jadi Momentum Reshuffle Terbatas
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, tokoh yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) mesti diterima oleh partai politik dalam koalisi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Negara juga mesti meyakinkan seluruh koalisi bahwa tokoh yang dipilih menduduki Menteri KP berasal dari kalangan politikus atau profesional.
"Kalau pun ada pihak eksternal profesional ya memang Presiden harus meyakinkan betul partai koalisi soal portofolio, kenapa (tokoh) itu yang diterima," ucap Adi.
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap KPK, Rabu (25/11) dini hari WIB. Dia terjaring kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.
Edhy juga telah menyatakan mundur dari Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Pengunduran diri itu dibarengi dengan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dia ditangkap KPK. (OL-1)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved