Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SUSI Pudjiastuti dinilai punya potensi untuk kembali memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kembalinya Susi ke KKP juga kerap disuarakan netizen.
"Namanya potensi pasti ada bisa saja ini CLBK (cinta lama bersemi kembali)," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Minggu (29/11).
Namun, menurut Adi, langkah Susi untuk kembali menahkodai KKP tidak mudah. Suara publik pun tidak bisa dijadikan acuan.
"Bukan soal dukungan publik, bukan ramai di media sosial, tapi ada pertimbangan politik terutama konsolidasi," ucap Adi.
Baca juga: Kasus Edhy Prabowo Jadi Momentum Reshuffle Terbatas
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, tokoh yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) mesti diterima oleh partai politik dalam koalisi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Negara juga mesti meyakinkan seluruh koalisi bahwa tokoh yang dipilih menduduki Menteri KP berasal dari kalangan politikus atau profesional.
"Kalau pun ada pihak eksternal profesional ya memang Presiden harus meyakinkan betul partai koalisi soal portofolio, kenapa (tokoh) itu yang diterima," ucap Adi.
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap KPK, Rabu (25/11) dini hari WIB. Dia terjaring kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.
Edhy juga telah menyatakan mundur dari Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Pengunduran diri itu dibarengi dengan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dia ditangkap KPK. (OL-1)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved