Sekretaris NCB Polri Pernah Surati Dua Negara Terkait Joko Tjandra

MANTAN Sekretaris NCB Polri Komjen (Purn) Setyo Wasisto dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo dalam persidangan kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar red notice Interpol. Setyo yang menjabat antara 2013-205 pernah menyurati Interpol dua negara guna menangkap terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bak Bali tersebut.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Setyo menyebut kedua negara yang disurati pihaknya yaitu Taiwan dan Korea Selatan. Surat untuk Interpol Taiwan dilayangkan pada 2014 dan Korea Selatan setahun beriktunya.

"Pertama, saya pernah menyurat ke Interpol Taiwan, karena ada informasi bahwa saudara Joko Soegiarto Tjandra sering ke sana. Kami meminta kerja sama dari NCB Interpol Taiwan untuk memberikan atensi dan bila yang bersangkutan masuk ke sana agar ditangkap dan ditahan," ujar Setyo di ruang sidang, Senin (23/11).

Pada 2015, Setyo mengatakan ada informasi bahwa anak Joko Tjandra menikah di Korea Selatan. Oleh sebab itu, ia menyurati NCB Interpol maupun liaison officer kepolisian Korea Selatan. Bila Joko Tjandra masuk, pihaknya berharap Interpol Korea menangkap dan menahannya.

Kedua hal itu, diakui Setyo, berasal dari informasi intelijen. Pada tahun yang sama, pihaknya juga menyurati Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu dilakukan karena pihak NCB Polri mendapat informasi bahwa orangtua Joko Tjandra meninggal dunia.

"Kami langsung bergerak. Ada tim Interpol, Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan Imigrasi. Kami ingat betul dapat laporan pelaksanaan tugas pengecekan tersebut, baik di rumah duka, Bandara Halim, Bandara Soekarno Hatta, dan tempat permakaman San Diego Hills. Ternyata hasilnya nihil," papar Setyo.

Setyo menjelaskan red notice Joko Tjandra dikeluarkan sejak 2009 atas permintaan Kejaksaan Agung sebagai institusi yang menangani perkaranya. Kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis, akan mengirimkan surat peringatan enam bulan dan tiga bulan saat masa berlaku red notice tersebut berakhir lima tahun kemudian.

Namun, selama dirinya menjabat, Setyo mengaku tidak pernah mendapatkan peringatan tersebut. Ia meyakini hal itu disebabkan karena ada adendum (penambahan) dalam red notice Joko Tjandra terkait dengan perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini.

Selain itu, ada pula adendum berkaitan dengan perubahan tindak pidana yang dilakukan Joko Tjandra. "Yang saya ingat adalah Kejaksaan Agung minta lebih fokus ke kasus korupsinya. Karena tadinya korupsi dan penggelapan. Nah diminta, tolong hanya difokuskan di kasus korupsinya," tandas Setyo. (OL-14)