Eks Pimpinan Sebut Struktur Organisasi Baru KPK Gemuk

MANTAN Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto turut menyoroti perubahan struktur internal komisi antirasuah yang baru. Bambang menyebut struktur baru KPK gemuk dan seolah tidak mengacu manajemen organisasi modern yang ringkas sekaligus kaya fungsi.

"Struktur yang gemuk dan tidak kaya fungsi ini membuat rentang kendali pengawasan makin luas sehingga timbulkan kerumitan dan kesulitan," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (18/11).

Bambang mengatakan sejumlah posisi yang berkaitan dengan peran masyarakat tampak tumpang tindih. Misalnya, kata dia, dalam susunan baru ada Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat dan Direktorat Jejaring Pendidikan. Beberapa direktorat itu dinilai tumpang tindih dengan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi juga berurusan dengan masyarakat.

Bambang juga menyoroti posisi baru dalam struktur KPK yakni staf khusus. Menurutnya, komisi antirasuah selama ini tradisinya tak mengenal jabatan staf khusus. Penambahan itu disebutnya berpotensi menimbulkan kekacauan rentang kendali di KPK.

Baca juga : Perubahan Organisasi KPK Disorot, KPK : Sesuai Strategi Baru

Perkom mengenai perubahan itu diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan 11 November 2020. Pada susunan baru, diatur lima kedeputian dan 21 direktorat. Pada struktur lama di Perkom Nomor 3 Tahun 2018 hanya ada empat kedeputian dan 12 direktorat.

Pada beleid susunan organisasi baru itu terdapat belasan jabatan baru. Ada dua kedeputian baru yakni Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Di bawah pimpinan, ada sejumlah posisi baru yakni Staf Khusus, Inspektorat, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.

Adapun jabatan yang dihilangkan dalam struktur lama yakni Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direktur Pengawas Internal, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC. (OL-7)