Jokowi Diminta Evaluasi Stafsus Milenial dan Pembisiknya

SEJUMLAH organisasi pendukung Presiden Joko Widodo yang menamakan diri Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional.

Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik berpendapat, Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi anggota Kabinet Indonesia Maju serta mengganti staf khusus milenial yang sudah tidak lagi memiliki visi dan misi dengan Kepala Negara.

"Ada sejumlah pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan blunder terutama berkaitan dengan komunikasi publik. Hal ini juga sudah diakui juga oleh Presiden, dan para menteri," ujar Jamal Selasa (17/11).

Jamal yang merupakan tim inti Jokowi sejak 2012 tersebut menilai koordinasi para pembatu Presiden selama pandemi terkesan lamban mengonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.

"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja ektraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.

Selain itu, komunikasi kabinet soal UU Cipta Kerja juga tidak maksimal. Hal ini membuat tujuan dari UU Cipta Kerja untuk menggerakan roda perekonomian tidak dapat ditangkap publik.

Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi hoaks. Tidak hanya itu pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken Presiden.

"Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa. Selain itu peran tim jubir kepresidenan salah kaprah dalam mengomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan Omnibus law," tandasnya.

Menurutnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling Presiden tersebut akan berimbas terhadap mantan Wali Kota Solo itu. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.

"Disadari atau tidak, blunder yang terjadi di atas malah merugikan Presiden. Jangan sampai ada upaya di internal yang hendak mendelegitimasi Presiden Jokowi. Presiden harus lebih cermat dan selektif dalam menerima informasi dan masukan dari para pembantunya," tandasnya.

Sementara, Ketua Relawam Merah Hati Indonesia Hendri Kurniawan meminta Presiden sebagai panglima tertinggi untuk menertibkan TNI/POLRI termasuk aparatur negara yang melakukan manuver-manuver yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Presiden juga harus menjaga komunikasi intensif dengan tokoh agama, ormas keagamaan, dan masyarakat adat demi menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga harus mewaspadai provokasi dari entitas kelompok tertentu yang akan berimbas pada SARA," pungkas Hendri. (Zuq)