Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan pentingnya peran ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia, Jokowi menilai keberpihakan adalah sesuatu yang wajar.
Negara anggota ASEAN boleh saja condong ke salah satu kekuatan besar. Namun, ia berpesan keberpihakan itu jangan sampai merusak kolaborasi antarnegara ASEAN yang telah terbangun selama ini.
"ASEAN harus solid, harus bisa menjaga keseimbangan, terus menyampaikan pesan untuk memperkokoh kerja sama yang saling menguntungkan, terus menyampaikan pesan pentingnya para mitra kita untuk menghormati Treaty of Amity and Cooperation, dan terus menyampaikan pesan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk diantaranya UNCLOS 1982," ujar Jokowi dalam pidato pada KTT Pleno ke-37 ASEAN dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri KTT ke-37 ASEAN secara Virtual
Dengan soliditas dan komitmen kuat untuk memajukan kerja sama inklusif, ASEAN tidak akan terjebak di antara rivalitas dua kekuatan besar dunia. ASEAN juga akan mampu memainkan peran sentralnya dalam pengembangan kerja sama kawasan.
"Tentunya hal ini bukan merupakan hal mudah. Tapi saya yakin, dengan soliditas dan komitmen kuat kita akan dapat menjalankannya," tuturnya.(OL-5)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved