Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ISTANA Kepresidenan mengonfirmasi kesediaan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo untuk hadir dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara pada Rabu (11/11) besok.
"Pak Gatot hadir. Beliau sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (10/11).
Selain Gatot, beberapa nama lain juga dipastikan hadir. Misalnya, mantan Menteri Perhubungan sekaligus mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, berikut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Baca juga: Bintang Mahaputera Gatot Nurmantyo, Ini Kata Eks Panglima TNI
"Pak Jonan dan Pak Rudiantara sudah terdaftar untuk swab besok," imbuh Heru.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut nama Gatot Nurmantyo yang masuk dalam daftar penerima Bintang Mahaputera. Sejumlah nama yang menerima penghargaan pernah menjabat di kabinet pemerintahan hingga satu periode.
"Gatot Nurmantyo itu pernah jadi panglima TNI. Panglima itu adalah anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang bertugas di pemerintahan sampai satu periode itu mendapat Bintang Mahaputera," jelas Mahfud.(OL-11)
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved