Tingkatkan Pemahaman Islam dan Barat

KEBEBASAN berekspresi di Prancis memicu pertentangan karena melindungi penggambaran Nabi Muhammad SAW secara visual. Pemeluk agama Islam mesti menahan diri dengan menjauhi tindakan kekerasan dalam menyikapinya.

“Penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam pandangan mayoritas ulama memang tidak dibolehkan. Kanjeng nabi tidak boleh digambarkan secara visual, tapi boleh digambarkan secara luas melalui verbal,” kata akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Ulil Abshar Abdalla dalam webinar bertajuk Kontroversi Presiden Macron dan Islam: Bagaimana Kita Bersikap, kemarin.

Menurut dia, penggambarannya bertujuan memuliakan, bukan sebaliknya menghina atau mengolok-olok. Ia mengatakan kekerasan di Prancis yang dituai majalah Charlie Hebdo setelah menayangkan karikatur Nabi Muhammad SAW tidak boleh berlanjut. Umat Islam tidak perlu terpancing dengan melakukan kekerasan dan pemerintah Prancis perlu mengevaluasi kebebasan berekspresi supaya tidak mencederai penganut agama tertentu.

Pada kesempatan sama, mahasiswa Universitas Lyon Prancis Andar Nubowo menilai persoalan utama yang memicu kekerasan di Prancis sangat kompleks. Penganut ajaran Islam mayoritas berasal dari kalangan imigran dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

Mereka, kata dia, kerap disusupi ajaran ekstrem yang bertujuan menjadikan Prancis menganut syariat Islam. Pemerintah Prancis kerap
mengabaikan ekonomi dan sosial muslim, khususnya yang berstatus imigran.

Tindak kekerasan di Prancis, menurut Andar, banyak pemicunya. Salah satunya kelompok radikal. Pemerintah Prancis di bawah Presiden Emanuel Macron tengah membangun kebijakan untuk menekan kelompok-kelompok sayap kanan itu.

“Dalam 20 tahun terakhir banyak kekerasan yang diduga dari kelompok radikal, seperti Hizbut Tahrir di Prancis,” jelasnya.

Pidato Macron mengenai Islam yang menambah daftar panjang kecaman dunia terhadap Prancis sebenarnya ditujukan untuk menekan kelompok ekstrem di negaranya. Tetapi, mengenai kebebasan berekspresi sulit ditiadakan karena tercantum dalam konstitusi Prancis.

“Masalah keyakinan, Prancis masih memberi ruang bagi rakyatnya menjalankan keagamaan seperti diperbolehkan mengenakan hijab di mal dan di kampus juga,” kata dia.

Dialog

Akademisi Muhammad Ali dari Universitas of California menilai Prancis mesti memahami mengenai Islam. Guna menekan kemunculan ekspresi yang menyakiti muslim lebih banyak lagi dan memicu kekerasan, pemerintah Prancis harus membuka dialog untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan.

Ia menjelaskan pemerintah dan perwakilan muslim di Prancis khususnya dan negara muslim umumnya harus menjalin komunikasi yang lebih intens. Tujuannya supaya kedua belah pihak saling memahami dan ketika ada persoalan dapat segera diredam.

“ Kalau itu disepakati persoalan kekerasan dan represi bisa dikurangi meskipun selalu ada pertentangan ideologi yang alami,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya memerangi ‘separatisme Islam, bukan kepada Islam’. Hal itu diutarakan Macron menanggapi artikel Financial Times yang dia klaim salah mengutip. “Saya tidak akan mengizinkan siapa pun untuk mengklaim bahwa Prancis, atau pemerintahnya, mendorong rasisme terhadap muslim,” kata Macron, seperti dikutip AFP, kemarin. (Medcom/P-5)