Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju

Ifa/S3-25
02/11/2020 04:57
Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro, saat acara Indonesia Townhall(MI/ADAM DWI)

KETERJANGKAUAN sinyal internet hingga pelosok daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga masih tertinggal dalam hal digitalisasi di berbagai sektor.

Karena itu, pemerintah cepat mengambil langkah konkret antara lain mencanangkan konsep tol langit dan pembangunan Palapa Ring dengan panjang fiber optik mencapai 36 ribu kilometer.

Berbagai langkah tranformasi digital ini disebut sebagai alat untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Dalam mendorong akselerasi transformasi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menyebutkan pemerintah harus menyelesaikan pembangunan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Kami saat ini sudah membangun lebih dari setengah juta BTS (base transceiver station/stasiun pemancar) yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air dan memanfaatkan 9 satelit dengan kapasitas 50 gb,” kata Johnny dalam program Indonesia Town Hall, di Metro TV, Jumat (30/10).

Menkominfo menyebut salah satu mandat Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya ialah membangun infrastruktur TIK di 12 ribu
desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.113 di antaranya ialah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Mudah-mudahan dengan komitmen dan dukungan kuat dari presiden, tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan sudah terlayani 4G. Dengan demikian, pelayanan ekonomi digital, tele-education, tele-health, bisa dilakukan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, kunci dari pengalaman banyak negara yang berhasil lolos dari middle income trap adalah mendorong ekonomi berbasis inovasi.

Dalam hal ini, Indonesia harus menentukan sektor yang menjadi kekuatan untuk membawa Indonesia melompat jadi negara berpendapatan tinggi. “Ada dua kelompok besar. Pertama, pengolahan sumber daya alam, baik pertanian maupun pertambangan. Dengan sentuhan teknologi, inovasi, bagaimana caranya ini ada nilai tambah optimal. Kedua, terkait sumber daya manusia (SDM), yaitu kelompok kreatif dan digital,” imbuhnya.

Intinya, jelas Bambang, jika Indonesia ingin jadi negara inovatif pada 2045, Indonesia harus menyiapkan tranformasi digital agar generasi muda mengedepankan keunggulan di bidang ekonomi kreatif dan digital.

Bambang mencontohkan kemampuan anak-anak muda dan peneliti Indonesia di sektor pertanian sangat potensial, misalnya untuk mengembangkan perangkat pendeteksi penyakit tanaman.

“Kemudian mencoba membuat suatu simulasi sehingga tanaman tidak perlu disiram tenaga manusia, dengan melihat perkembangan temperatur, cuaca, dan segala macam. Itu sudah cukup maju di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, internet of things harus didorong menjadi mainstream. “Sudah saatnya pertanian Indonesia mainstream-nya itu menggunakan pendekatan revolusi industri ke-4 atau digital,” jelasnya.

Pengembangan SDM

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan keberadaan infrastuktur TIK menjadi sangat strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Dia menyatakan hal itu merupakan kunci utama meraih apa yang sering diprediksikan bahwa pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai lebih dari 43% atau US$133 miliar dari total di kawasan Asia Tenggara sekitar US$300 miliar.

Susiwijono menyatakan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur TIK sangat besar dan jadi salah satu prioritas. Di dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) misalnya, alokasi khusus untuk mendorong transformasi digital mencapai Rp10,6 triliun. “Mulai dari program internet untuk puskesmas, subsidi kuota internet bagi siswa dan guru saja Rp6,7 triliun. Jadi saya pikir Rp10,6 triliun dari bagian PEN ini cukup besar dan menandakan kita ingin mendorong penyediaan infrastruktur TIK,” tutup Susiwijono.

Di sisi lain, pengembangan SDM jadi kunci dalam memasuki perekonomian digital. Terkait penguatan SDM digital itu, Kementerian Kominfo mendorong program yang terdiri dari tiga layer. Layer paling bawah untuk keahlian dasar (basic skill) yakni Gerakan Nasional Literasi Digital.

“Ini sudah menjangkau lebih dari 70 juta rakyat. Itu memperkenalkan teknologi telekomunikasi kepada mereka sebagai user di tingkat basic.

Di level kedua intermediate skill dikenal dengan program Digital Talent Scholarship. Yang ketiga atau advance skill adalah untuk para founder dan pejabat pemerintah yakni program Digital Leadership Academy,” terang Johnny

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut ada banyak tantangan yang harus dijawab. Salah satunya ialah e-commerce di Indonesia yang berkembang tetapi 90% masih produk luar Indonesia.

“Ini mungkin kita harus ubah bahwa dominasi asing di start up dan aplikasi di Indonesia, menjadi produk-produk yang berbasis ke- indonesiaan. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia berubah ke digital dan mereka berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital, dengan produk-produk asli Indonesia,” imbuh Heru.

Menjawab tantangan itu, Menkominfo mencontohkan saat ini 14% atau sekitar 9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah
bermigrasi menjadi UMKM digital. Saat migrasi itu berlangsung, pemerintah juga melakukan langkah afi rmatif seperti program Bangga Buatan Indonesia.

“Program Bangga Buatan Indonesia ini mendorong produk-produk UMKM atau Indonesia untuk substitusi produk-produk impor,” kata Johnny.

Apalagi, dalam mencapai visi Indonesia maju 2045, Indonesia memiliki peta jalan (road map) transformasi digital yang disusun untuk 25 tahun ke depan mulai dari 2020.

Untuk bisa sukses mencapai visi itu, Heru menyebutkan implementasi peta jalan harus melibatkan semua stakeholder. “Jadi pekerjaan ini, tranformasi digital, pembangunan ekonomi digital, bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan juga harus melibatkan swasta, akademisi, media, dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Ifa/S3-25)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya