Rabu 21 Oktober 2020, 18:36 WIB

Komnas HAM Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Komnas HAM Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi

Biro Setpres
Presiden Joko Widodo

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) memberikan catatan buruk kepada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjamin kebebasan berekspresi.

Komnas HAM menilai, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua yang saat ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin belum mampu menjamin kebebasan berekspresi.

"Ini terlihat dari cara penangan aksi unjuk rasa sebagaimana yang kita lihat belakangan ini," ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menyampaikan konfresi pers tentang Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM Pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma'aruf Amin yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/10).

Achmad melanjutkan, pembatasan kebebasan berpendapat dan berkespresi tidak saja dialami oleh individu atau kelompok. Tetapi terjadi juga di ruang-ruang akademik. Masih terdapat kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bisa menerima kebebasan orang lain untuk berkesprsi dan menyampaikan pendapat.

"Kebebasan akademik atau mimbar itu sering mengalami gangguan dari pihak-pihak lain. Padahal kebebasan akademik itu menjadi bagian yang penting dari kebebasan berpendapat dan berkespresi," tegasnya.

Selain terjadi di kalangan akademisi, terhalangnya kebebasan berkspresi juga kerap menimpa kalangan jurnalis. Masih banyak tindakan-tindakan kriminilasiasi yang mengorbankan profesi jurnalis.

"Belakangan ini, kami melakukan berbagai langkah-langkah untuk mendekati Dewan Pers dan aliansi jurnalis dan juga pemerintah. Ini catatan yang menyebabkan kita berikan kesimpulan adanya stagnasi perlindungan HAM," paparnya.

Menurut Achmad, kebebasan berpendapat dan berkespresi seharusnya dapat lebih terjamin di era demokrasi. Terlebih era demokrasi sudah berlangsung puluhan tahun sejak pertama kali lahir di Indonesia pada 1998 hingga 1999.

"Namun ternyata dalam catatan kita 1 tahun terakhir ini masih banyak kasus kekerasan terkait kebebasan berpendapat dan berkespresi," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad juga memaparkan hasil survei yang menyebut 36% masih mengalami ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi melalui internet. Menurut Achmad, hal tersebut terjadi karena masih terhambatnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di Tanah Air.

"Kebebasan berkespresi dan berpendapat harus bisa lebih terjamin ke depannya," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

Kapolri Tegaskan Negara tidak Boleh Kalah dari Ormas

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:09 WIB
"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan  sikat semua. Indonesia merupakan negara...
MI/Susanto

Kapolri Sikat Semua Pelanggar Ketertiban Umum

👤Putra Ananda 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:20 WIB
Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholders ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di...
MI/Mohamad Irfan

Ali Ngabalin Laporkan Dua Narasumber Media Online ke Polisi

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:02 WIB
Ngabalin mengatakan kedua narasumber telah menyeret namanya dalam suap izin benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya