Tangani Papua lewat Pendekatan Komprehensif

PEMERINTAHAN di era Jokowi-Ma’ruf Amin menanggalkan pendekatan keamanan di ‘Bumi Cenderawasih’. Kebijakan komprehensif menjadi pilihan untuk membangun Papua yang lebih baik dari segala sisi.

“Pemerintah selama ini sebenarnya menggunakan pendekatan komprehensif bukan pendekatan keamanan. Seperti kita tahu keamanan bergerak kalau ada kekacauan, kerusuhan yang diciptakan, atau pembunuhan seperti yang terjadi di Intan Jaya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut dia, penjagaan keamanan bukan hanya dilakukan di Papua, melainkan juga di seluruh provinsi. Jadi, keberadaan TNI dan Polri di Papua tidak berlebihan karena sesuai tugas, yakni menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa.

Menurut Mahfud, pemerintah terus memperbaiki kebijakan terhadap dua provinsi di paling timur Indonesia itu, yakni Papua dan Papua Barat. Evaluasi juga mengiringi penerapan langkah yang telah diambil sebelumnya.

“Kita akan melakukan modifikasi melalui konsep penanganan Papua secara holistis komprehensif bukan berubah materinya. Selama ini juga sudah dilakukan, tapi selama ini lintas kementerian lembaga belum terkoordinasi,” urainya.

Saat ini perbaikan yang tengah dilakukan pemerintah dalam rangka memperhatikan masyarakat Papua melalui evaluasi dana otonomi khusus (Otsus). Anggaran pemerintah pusat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sangat besar, tetapi implementasinya belum memuaskan.

“Papua itu dapat 17 kali lebih besar dana yang diperlukan atau dana yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan orang Papua per orang. Itu anggarannya 17 kali lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.”

Untuk itu, pemerintah akan merancang regulasi baru supaya anggaran untuk Papua dan Papua Barat dapat menimbulkan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Mahfud juga menjelaskan, pemerintah pusat menyedot pajak dari kegiatan ekonomi di Papua dan Papua Barat merupakan tuduhan yang keliru. Kenyataannya, pemasukan dari pemanfaatan kekayaan alam Papua dan Papua Barat kembali ke ‘Bumi Cenderawasih’.

“Pajak termasuk dari PT Freeport dan kekayaan alam lain, itu hanya memberi kontribusi Rp12 triliun kepada nasional. Sementara itu, nasional mengeluarkan Rp46 triliun untuk Papua,” jelasnya.

Sayangnya, perhatian besar dari pemerintah pusat untuk Papua disalahgunakan atau dikorupsi sehingga Rp46 triliun per tahun tidak mengungkit kesejahteraan masyarakatnya.

“Di sana masih banyak penyelewengan korupsi. Oleh karena itu, kita gunakan pendekatan lebih komprehensif dan sudah ada rancangan Inpresnya yang akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Selain anggaran dan keamanan, Mahfud mengatakan pemerintah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat Papua. Itu langkah yang juga diterapkan pemerintah terhadap seluruh rakyat Indonesia.

“Kita tidak konyol dong mau dituduh macam-macam. Itu hanya provokasi dari negara lain untuk mengambil keuntungan dari Papua, lalu memfi tnah di Indonesia ada pelanggaran HAM, itu juga kita tidak bisa,” ujarnya.

Mendukung

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung pemerintah mengedepankan langkah diplomasi damai dalam menyelesaikan persoalan keamanan di ‘Bumi Cenderawasih’. Seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konfl ik di seluruh Bumi Papua. “Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua,” ujar Puan.

Pemerintah juga harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Khususnya jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.

“Perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelasnya.

Puan mengapresiasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembakan di Intan Jaya. TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya.

Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN. Saat ini TGPF berhasil mengumpulkan fakta dan menyusun laporan yang akan diserahkan Rabu (21/10).

“DPR-RI mengapresiasi komitmen TGPF untuk menyelesaikan investigasi, meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya Papua.”

Direktur Imparsial Al Araf menyarankan pemerintah lebih menggunakan pendekatan dialog untuk mengurangi tindak kekerasan di Papua. Banyak pelajaran yang bisa dipetik pemerintah dalam mengurangi gangguan keamanan seperti pengalaman mengurai konfl ik Aceh hingga Poso.

“Indonesia punya banyak pengalaman dalam menyelesaikan konflik melalui jalan dialog, seperti di Aceh, Ambon, hingga Poso,” ujarnya.

Menurutnya, model pendekatan terhadap konflik Aceh, Ambon, atau Poso, bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi persoalan di Papua. Terpenting, semua pihak harus duduk bersama dan melakukan dialog.

“Dialog perlu dilakukan secara fair, independen, dan dipercaya kedua pihak sehingga menemukan solusi penyelesaiannya. Aceh ialah salah satu contoh model dialog yang baik,” imbuh Al Araf.

Kekerasan yang terjadi di Papua, dikatakannya, sudah terjadi cukup lama. Hal itu menjadi ingatan menyakitkan atau memori pasionis bagi rakyat Papua. Sayangnya, sebagian besar kasus yang terjadi di Papua minim penghukuman secara adil. Pun, keadilan buat korban dinilai kurang terpenuhi.

Kekerasan itu memperkuat rasa tidak percaya rakyat kepada pemerintah sebab tidak ada hukuman bagi pelaku kekerasan. Alhasil, konfl ik di Papua terus berlangsung dan menjadi persoalan yang mengakar. (P-1)