Penundaan Pilkada untuk Sebagian Dimungkinkan

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan kemungkinan untuk menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagian dimungkinkan apabila situasi pandemi memburuk. Meski demikian, Bambang menegaskan hal itu sangat tergantung pada hasil evaluasi pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Kalau covid semakin membahayakan undang-undang memberikan ruang untuk penundaan. Bisa saja ada daerah yang melanjutkan, tapi daerah dengan kasus tinggi bahasanya tidak dibatalkan namun ditunda dengan kurun waktu ini tertentu," ujarnya dalam acara seminar daring bertajuk "Pilkada di masa Pandemi" yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Senin, (12/10).

Webinar dibuka oleh sambutan Rektor UI Prof. Ari Kuncoro yang dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Imam Prasodjo.

Bambang mengakui bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi masih menyisahkan permasalahan selain masalah kesehatan juga masalah lain seperti partisipasi pemilih yang dikhawatirkan menurun, hingga kualitas pilkada yang rentan berpotensi terjadinya politik uang.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan bahwa Undang-Undang No.6/2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, telah memberikan pijakan hukum dilangsungkannya pilkada, tetapi masih ada peluang dilakukan penundaan kembali seperti diatur dalam ketentuan pasal 201 A ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir."

Baca juga: Doni Prihatin Kerumunan Langgar Protokol Kesehatan

Sementara itu, Guru Besar FISIP UI Valina Singka menyampaikan pelanggaran yang terjadi saat pendafaran calon kepala daerah pada 4 -6 September memperlihatkan bahwa penyelenggara pemilu belum bisa menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan taat.

Ia pun berpendapat penundaan pilkada akan lebih banyak memberikan manfaat antara lain pemerintah lebih maksimal dalam pengendalian pandemi Covid-19, serta menyiapkan dasar hukum mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggraan pilkada di tengah pandemi. Penundaan pilkada, imbuhnya bisa dilakukan parsial atau serentak.

"Kita perlu sangat berhati-hati aspek regulasi yang harus diperbaiki dulu. mereka (penyelenggara pilkada) harus melakukan mitigasi risiko dan mereka punya kewenangan untuk mengatakan suatu daerah yang sudah cukup mampu atau tidak untuk ditunda. KPU harus bersuara kuat menjamin proses semua proses tahapan sehat dan aman jiwa," tegasnya.

Baca juga: Arahan Presiden, Demonstrasi Omnibus Law Jangan Jadi Klaster Baru

Hal senada disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo. Ia menuturkan apabila seandainya dalam pelaksanaan pilkada terjadi kematian atau lonjakan kasus positif Covid-19 yang besar semakin besar, dimungkinkan dilakukannya gugatan kelompok masyarakat (class action) terhadap penyelenggara pilkada atau pemerintah.

"Bisa saja dianggap mengabaikan hak asasi manusia. Class action sangat mungkin potensinya," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap optimis pilkada serentak dapat diselenggarakan di tengah pandemi dengan pendekatan protokol kesehatan yang ketat. Asisten Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Yusran Yunus menyampaikan pemerintah optmis mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk bersama-sama menyamakan persepsi bahwa risiko penularan Covid-19 dapat diminimalkan apabila semua pihak patuh terhadap protokol kesehatan.

"Sudah dibuktikan di Korea Selatan, pemilihan digelar pada masa pandemi tapi pemilih lebih besar," ucapnya.(OL-4)