Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai Polri perlu meningkatkan performa dalam penegakan hukum. Salah satunya, dalam menindak perkara korupsi.
Kesimpulan tersebut bukan tanpa dasar. Alih-alih meningkatkan kualitas kerja penegakan hukum, Polri justru terkesan menjadi instrumen pemerintah.
"Polisi justru melakukan kekerasan dan pembungkaman sistematis atas kritik dan aksi masyarakat," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan resmi, Kamis (8/10).
Baca juga: Investigasi Penembakan di Intan Jaya, Komnas HAM Butuh Satu Bulan
Selain kedua hal tersebut merupakan wujud dari Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Polri juga terikat dengan tugas dan kewenangan yang mendukung perwujudan kebebasan sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Polri.
Kurnia menyoroti Surat Telegram Kapolri yang terkait upaya pembungkaman publik, menunjukan minimnya kontrol DPR RI dalam pengawasan. Eksekutif juga harus meminta pertanggungjawaban kinerja Polri.
"Keseluruhan hal ini dipandang sebagai ketidakmampuan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan. Terutama dalam mengontrol kinerja jajaran di bawahnya," pungkas Kurnia.
Baca juga: Cegah Demonstrasi Buruh, Kapolri Terbitkan Telegram Rahasia
Apabila Presiden melakukan pembiaran, dapat dikatakan baKepala Negara turut andil dalam memburuknya kinerja Polri. “Serta, mandeknya upaya reformasi birokrasi di internal Polri, yang sudah menjadi “utang” sejak 2002," imbuhnya.
Diketahui, aksi protes yang menolak UU Cipta Kerja berlangsung di berbagai wilayah. Sejauh ini, polisi sudah mengamankan ratusan orang yang hendak berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Polda Metro Jaya dan jajaran diketahui menangkap 400 pendemo yang diduga dari kelompok anarko. Tepatnya, sejak awal aksi penolakan UU Cipta Kerja hingga Rabu (7/10) kemarin.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
ICW mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara transparan rincian pendapatan dan tunjangan yang diterima para anggotanya, termasuk perubahan kebijakan yang menyertainya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah.
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved