Uji Komando Duo Jenderal

PANDEMI covid-19 terus mengintai Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Presiden Joko Widodo lalu memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan pertumbuhan kasus covid-19 di delapan provinsi yang memiliki tingkat penularan tertinggi.

Doni Monardo menjelaskan, penanganan covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak dan tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aspek kesehatan. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan.

Menurut dia, dokter lalu tenaga kesehatan dan tim medis lainnya adalah benteng terakhir. Yang terpenting ialah masyarakat dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah, WHO, pakar epidemiologi dan pakar kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.

“Yang kita kerjakan saat ini bukanlah semata-mata operasi medis, atau operasi kesehatan. Tetapi, lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dalam pencegahan,” kata Doni di Jakarta, Senin (28/9).

Secara terpisah, Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, untuk menangani jumlah kenaikan kasus Covid-19, pihaknya fokus menangani dari hulu lalu ke hilir. Pertama, kata luhut, pemerinta bersama dengan berbagai pemangku kepentingan harus melakukan kampanye perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran Covid-19 serta menggencarkan tracing dan isolasi.

Kedua, lanjutnya, membangun pusat-pusat karantina dan isolasi. Karantina terpusat disediakan untuk pasien Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) dan ringan di kota-kota dengan kasus Covid-19 tertinggi di delapan provinsi. Lokasi tersebut akan tetap menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti peralatan kesehatan dan obat.

Kemudian, strategi ketiga menurut Menko Luhut adalah strategi di hilir. “Pada tahap ini kita membenahi manajemen perawatan pasien Covid19 untuk meningkatkan recovery rate (angka kesembuhan) dan menurunkan mortality rate (angka kematian),”jelas Luhut di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai penanganan penyebaran covid-19 kini sudah semakin membaik setelah terjadi koordinasi pemerintah daerah dengan Kepala BNPB dan Menko Maritim dan Investasi.

“Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, tingkat kematian akibat covid-19 di Jabar 2,4%, dan sekarang di angka 1,88%. Adapun tingkat kesembuhannya sekarang di angka 59%. Recovery rate sebelumnya di angka 53%. Ini sudah membaik secara umum,” katanya di Bandung, Minggu (27/9).

Dia bersyukur karena kondisi tersebut dapat menjadi penyemangat, baik bagi tim penanggulangan di daerah maupun pusat. “Ini menjadi penyemangat,” tambahnya.

Saat disinggung situasi masyarakat, khususnya terkait aktivitas sehari-hari, dia mengakui adanya penurunan pergerakan terutama di sejumlah daerah lokasi wisata dan hotel. Menurut dia, ini merupakan imbas dari pengetatan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta.

Pihaknya kini terus memantau kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi menyebarkan virus korona. “Termasuk mendorong perusahaan untuk melakukan pengetesan PCR secara mandiri terhadap karyawan mereka,” kata dia.

Pengendalian kasus

Tim pakar Satgas Covid-19, Tri Yunis Miko mengakui, untuk mene- kan laju kasus covid-19 dalam dua minggu merupakan satu hal yang tidak mungkin. Namun, dia meyakini, di bawah komando duo jenderal saat ini, kasus covid-19 dapat dikendalikan di delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.

“Pak Luhut sudah menghitung kapasitas penambahan kasus, terdiri dari 80% pasien ringan dan tanpa gejala, 20% sedang hingga ke berat, dan 10% berat. Saat ini kelihatannya kecenderungan kasus ini dari 20% kasus sedang hingga berat berkurang,” kata Miko, Selasa (28/9).

Ditambahkannya, dengan komando yang terarah, kini telah dilakukan koordinasi terhadap Satgas Covid-19 di provinsi hingga kabupaten.

“Karena ada koordinasi data tersebut, sekarang semua satgas lebih baik dari mulai kabupaten hingga provinsi. Ketidaksesuaian data sekarang jadi lebih kecil,” katanya.

Pemerintah kini juga telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan cadangan di delapan provinsi tersebut. Tujuannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus. (BY/Ata/Ins/Medcom.id/X-11)