Disiapkan, Perpres Peta Jalan Vaksinasi

KOMITE Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diminta segera menyusun rencana detail pelaksanaan vaksinasi, dari pemberian vaksin, daftar lokasi, pelaksana, hingga penerima vaksin. Paling lambat dua pekan ke depan rencana detail vaksinasi sudah tersedia.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas secara virtual membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kemarin.

“Proses vaksinasi harus direncanakan secara matang. Segala hal yang terkait dengan pemberian suntikan vaksin harus disiapkan secara detail sejak dini. Kapan dimulainya, di mana lokasinya, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semua harus terencana dengan baik,” tandas Presiden Jokowi.

Dengan persiapan yang matang, lanjut Presiden, pelaksanaan vaksinasi bisa langsung diimplementasikan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur peta jalan (roadmap) pelaksanaan vaksinasi di Tanah Air.

Untuk roadmap vaksinasi, lanjutnya, pemberiannya akan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di garda terdepan,
misalnya pemberi pelayanan kesehatan dan penerima bantuan BPJS Kesehatan. Kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri.

Selain itu, lanjutnya, program penelusuran juga tengah dikembangkan. Program tersebut berfungsi untuk memonitor bagaimana efek dari vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat.

“Jadi nanti kita akan tahu siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitasnya,” imbuh Airlangga.

Menurutnya, khusus untuk pengadaan dan pemberian vaksin, pemerintah menggelontorkan dana Rp21,8 triliun, yang terbagi ke dalam dua tahun anggaran.

“Yang disiapkan tahun ini sebesar Rp3,8 triliun dan untuk APBN 2021 disiapkan Rp18 triliun,” tuturnya.

Sangat berhati-hati

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang hadir pada rapat terbatas virtual itu, memastikan pemerintah sangat berhati-hati dalam setiap proses pengadaan vaksin, baik yang murni dalam negeri maupun hasil kerja sama dengan negara lain.

“Kami rapat dengan tim uji klinis. Sampai saat ini, uji klinis berjalan lancar. Tidak ada efek samping berat yang diperoleh
para relawan. Intinya, sejauh ini hasilnya baik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Retno, tim ahli dari Sinovac juga telah mengunjungi fasilitas produksi milik PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

“Tim Sinovac melakukan observasi pelaksanaan uji klinis fase ketiga dan melihat kesiapan fasilitas Bio Farma. Saat ini kapasitas produksi Bio Farma sudah naik dari 100 juta menjadi 250 juta vaksin,” tambahnya.

Sebaliknya, dalam waktu dekat, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI juga akan berkunjung ke Beijing, Tiongkok, untuk melihat kualitas vaksin Sinovac.

“Ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mempersiapkan vaksin yang akan digunakan di Indonesia,” tandasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson. (Des/X-7)