Politisi Perempuan Maju Pilkada 2020 Kian Berat

TANTANGAN politisi perempuan untuk berkontestasi dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin sulit di tengah situasi pandemi. Selain representasi mereka yang  masih minim, para calon juga dihadapkan pada politik uang yang diperkirakan kian marak karena memburuknya perekonomian akibat pandemi. Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk "Pilkada dan Perempuan" di Jakarta, Minggu (27/9).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan politik uang saat pilkada kali ini akan melonjak puluhan persen dibandingkan tahun lalu. Hal itu didasarkan survei pada Juli 2020 saat pandemi. Jika pada pilkada 2018 lalu, toleransi politik uang rata-rata per wilayah 45%, pada pilkada kali ini diperkirakan angka itu meningkat setidaknya 60% masyarakat permisif terhadap politik uang.

Menurutnya, masyarakat akan menganggap politik uang dianggap sebagai praktik yang wajar ketika kebutuhan meningkat. Uang sekecil apapun, ujarnya,  menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

"Calon dihadapkan pada politik uang yang demand (tuntutan)-nya tinggi," paparnya. Guna mengantisipasi  hal tersebut, ia menyarankan agar politisi perempuan yang berlaga pada pilkada kali ini melakukan mitigasi antisipasi seperti  posko antipolitik uang dan la-lain.

Selain maraknya politik uang, Burhanuddin juga menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam setiap ajang pemilihan baik legislatif ataupun pilkada. Menurutnya keterwakilan perempuan perlu ditingkatkan,  sebab mereka nantinya yang diharapkan dapat membawa isu-isu mengenai perempuan dan kebijakan afirmasi yang dibutuhkan.  Disampaikan Burhanuddin, salah satu cara supaya perempuan dapat memenangi kontestasi pilkada ialah popularitas yang baik. Tapi popularitas, tegasnya tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan modal sosial-politik yang kuat serta citra diri yang positif.

"Menaikkan popularitas merupakan necessary condition (syarat penting).  Rata-rata calon yang menang menurut hasil survei terkonfirmasi tingkat popularitasnya 87%. Kalau ada calon perempuan tingkat popularitasnya di bawah itu, berat untuk menang," ucapnya.

Persyaratan yang berat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk maju pada pilkada, serta demokratisasi partai yang mana didalamnya perempuan belum menjadi penentu kebijakan, dianggap sejumlah kendala yang membuat perwakilan perempuan masih rendah saat pilkada. Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menuturkan untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, partai politik ketika mengusul calon harus memenuhi syarat minimal dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Maka, imbuh Khairunnisa, tidak jarang banyak partai politik harus berkoalisi untuk mengusul bakal calon dalam pilkada.

"Dengan syarat seperti ini sebagian besar parpol harus berkoalisi. Perempuan yang sudah mendapatkan "tiket" dari partainya, bisa saja tidak jadi maju dalam pilkada karena partai koalisi mempunyai calon lain," tuturnya. Karena itu, ia mendorong partai melakukan internalisasi dan membuka jalan bagi perempuan untuk duduk dalam jabatan eksekutif maupun legislatif.

Tantangan serupa juga dihadapi perempuan yang ingin maju melalui jalur independen. Khairunnisa menuturkan tidak mudah bagi perempuan mengumpulkan dukungan yang banyak dikaitkan dengan hambatan finansial, serta budaya partiarki yang condong melihat kepempimpin dikaitkan dengan laki-laki.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada pilkada terlihat dari data Perludem dan Komisi Pemilihan Umum. Khairunnisa memaparkan dari total 741 calon perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah, hanya ada hanya ada 2 calon gubernur, 3 calon wakil gubernur, 82 calon bupati/walikota dan 64 calon wakil bupati/wakil walikota perempuan. Sedangkan untuk jalur independen hanya ada 3 calon kepala daerah perempuan yakni di Jember, Tanah Bumbu, dan Seram Bagian Timur.

" Jumlahnya masih jauh sekali jika dibandingkan laki-laki yang maju baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah," ujar Khairunnisa.

Adapun untuk pemilih, mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Khairunnisa mengatakan jumlah pemilih perempuan hampir sama dengan laki-laki yakni masing-masing 52.167.521 dan 52.778.939. Sedangkan untuk pemilih disabilitas sebanyak 137.247.

" Jumlah pemilih perempuan lebih dari setengah dari total jumlah pemilih, tetapi narasi terkait perempuan belum banyak muncul," ucapnya.

Pemilih perempuan, ujar Khairunnisa, bisa saja kurang mendapatkan akses informasi terhadap visi-misi calon kepala daerah perempuan yang ada di daerah mereka. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, beban perempuan menjadi berlipat ganda seperti memastikan kesehatan keluarga, bekerja, dan mengurus rumah tangga.

"Bisa jadi mereka (perempuan) tenggelam dalam rutinitas dan tidak menjadikan pilkada prioritas apalagi informasi pilkada tidak disebarkan secara masif," tukasnya. (OL-13)

Baca Juga: Buruh Masih Belum Sepakat dengan Isi RUU Cipta Kerja