Sanksi Tegas tanpa Ketimpangan

PENERAPAN sanksi pelanggar protokol kesehatan dinilai masih timpang di kalangan elite politik. Terbukti dengan tidak adanya sanksi tegas pada pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran awal September lalu.

“Penyelenggaraan Pemilu 2020 ini kurang konkret untuk penegakan hukum terkait korona. Hampir tidak ada langkah hukum terhadap pasangan calon yang melanggar pada 4 - 6 September, sedangkan warga bukan main dipermalukan dengan berbagai sanksi,” cetus Pembina Perludem Titi Anggraini dalam diakusi Polemik Trijaya Pilkada di Tengah Pandemi, kemarin.

Inovasi KPU dengan penguatan aturan dinilai Titi belum cukup. “Kita belum punya aturan untuk pemungutan suara yang lebih progresif. Itu belum tersedia karena kapasitas itu belum bisa diandalkan hanya dari KPU, maka butuh inovasi,” ucapnya.

Belum lagi komunikasi KPU yang buruk sehingga membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berada di garis depan dalam pilkada ini. Komunikasi publik yang buruk itu, sambung Titi, sudah terjadi sejak 2019 yang disebabkan masalah tata kelola yang lemah.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Kemendagri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengungkapkan langkah pemerintah menyelenggarakan pilkada sudah memperhitungkan konsekuensinya.”Memang ini situasi sulit dan ada pelanggaran yang terjadi yang membuat kita semua terkejut. Namun, kami mengevaluasi pada tahapan ketujuh, yakni pencocokan data pemilih kepada 105 juta pemilih secara door to door dengan protokol kesehatan dan itu dipatuhi,” cetusnya.

Sejauh ini Kemendagri menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam mendisiplinkan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah yang kemudian terjadi distorsi, yakni 500 bapaslon tertib dan 243 tidak tertib.

Pandangan yang sama dikemukakan Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah. Ia menilai butuh platform hukum untuk menertibkan semua, khususnya protokol kesehatan. Pemerintah sejak awal tidak menetapkan negara sebagai negara yang karantina sehingga tidak tepat jika menggunakan undang-undang tentang kesehatan atau karantina.

“Kebijakan harus ada konsekuensi logis. Polisi tidak bisa masuk ke penerapan UU Karantina karena negara kita tidak menerapkan status karantina. Jadi, pemerintah harus siapkan regulasi baru.”

Kualitas

Mantan Komisioner KPU periode 2012-2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai keterbatasan saat ini jangan sampai menurunkan kualitas pilkada. “Pilkada kali ini tentu soal tantangan yang akan muncul hak konstitusi dan hak keselamatan. Jangan sampai muncul klaster baru walaupun sudah masuk tahap pemilu selanjutnya,” jelasnya.

Meski memperdiksi akan ada penurunan partisipatif masyarakat, dia mengingatkan penyelengara dan penegak hukum bisa mendeteksi dini potensi politik uang melalui bantuan sosial hadapi covid-19.

“Tidak ada satu orang pun yang akan menjamin pandemi ini selesai. Namun, yang harus diupayakan mempersiapkan ini lebih baik, inovasi, dan beradaptasi. Sisi regulasi, infrastruktur, penegakan hukum, mekanisme, dan sumber daya manusianya juga harus disiapkan,” paparnya. (P-5)