Pilkada Dipaksakan Bisa Bahayakan Otonomi Daerah

PAKAR politik pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan menilai rencana pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 bisa berdampak buruk bagi otonomi daerah.

Selain berpotensi terhadap semakin banyaknya klaster Pilkada yang muncul, proses tahapan Pilkada menyebabkan kepala daerah yang maju lagi bakal tidak fokus menangani pandemi virus covid-19 di wilayahnya. “Pilkada bukannya memakmurkan otonomi daerah, namun membangkrutkannya,” katanya melalui pesan singkatnya, Jumat.

Lebih lanjut Mantan Dirjen Otda Kemendagri itu menyebutkan, pelaksanaan Pilkada yang dipaksakan menyebabkan meningkatnya potensi pelanggaran terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial. Belum lagi, tambahnya, potensi rendahnya partisipasi pemilih karena takut mendatangi tempat pemungutan suara.

“Akibatnya kalau sudah begini legitimasi kepala daerah menjadi rendah dan kepemimpinannya menjadi tidak efektif,” tegasnya.

Ia mensinyalir adanya sejumlah kepentingan ekonomi politik di balik alasanya ngototnya pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020. Bagi petahana, pilkada memungkinkan mereka menang mudah karena penguasaan sumber daya yang saat ini dimiliki.

“Begitu pun bagi parpol dan pebisnis, Pilkada ini tidak lebih sebagai upaya bisnis termasuk mencari mahar bagi parpol. Sementara bagi pemilih, ini upaya untuk mencari sembako dan uang secara cepat,” ungkapnya.

Sebenarnya, tambah Djohermansyah, pemerintah tidak perlu khawatir dengan kekosongan kekuasaan yang terjadi 270 wilayah tersebut apabila Pilkada ditunda. Pasalnya, pemerintah mempunyai mekanisme pengangkatan pejabat sementara (PJs) yang memiliki kewenangan sama definitifnya dengan kepala daerah. “Ada stoknya dan payung hukumnya pun tersedia,” pungkasnya. (OL-4)