DPR: Pemerintah Perlu Pendekatan Komprehensif Hadapi KKB Papua

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali berulah. Anggota TNI Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo menjadi korban kebringasan KKB di Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9).

Meningkatnya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan KKB itu disinyalir karena dalam waktu dekat akan ada sidang umum PBB.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menegaskan negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pihak mana pun, termasuk KKB.

Baca juga: Halau KSB, Satu Prajurit TNI Gugur

Menurutnya, pemerintah perlu memperbaharui pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kelompok KKB di Papua.

“Negara tidak boleh sama sekali kalah dari tindakan kekerasan oleh KKB. Perlu ada perbaikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelaikan masalah KKB di Papua. Bertahun-tahun kita selalu disuguhi berita demikian ini tapi pendekatan untuk menyelesaikan masalah KKB ini belum juga komprehensif,” katanya kepada Media Indonesia, Senin (21/9).

Lebih jauh Willy menerangkan, pendekatan komprehensif yang dimaksudnya bukan hanya bertindak setelah ada kejadian anggota TNI atau Polri yang terbunuh. Melainkan, harap dia, pemerintah mengupayakan langkah preventif mencegah hal yang sama terus terjadi.

“Ini bukan hanya pekerjaan menindak dan melumpuhkan para aktor KKB tapi juga membangun strategi agar KKB ini makin terkucil dari kelompok masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar juga perlu dilakukan sebagai insentif bagi warga yang menjauhkan dirinya dari kelompok KKB,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu mengatakan upaya menghadapi KKB juga harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi aksi-aksi KKB di Papua.

“Selama media memberi ruang yang mereka harapkan dari aksi mereka, mereka akan terus mengulang aksi. Bukan hanya karena berdekatan dengan sidang umum PBB. Bisa kapan saja mereka menghendaki publikasi. Maka itu, media juga harus mengambil porsi dalam pekerjaan melawan KKB ini. Tidak usah bekerja untuk negara, cukup saja bekerja untuk kemanusiaan. Bekerja untuk masyarakat Papua lainnya yang menginginkan kedamaian dan kesejahteraan,” ucapnya.

Menurut Willy, aksi-aksi KKB yang diarahkan untuk mengambil perhatian publik jelang agenda-agenda internasional adalah hal yang secara politis mereka kehendaki. Karena itu, perlu kerja sama dari berbagai pihak agar permasalahan KKB ini bisa selesai dengan baik.

“Pemburuan terhadap anggota KKB harus dilakukan tegas sesuai koridor hukum. Selain itu, harus juga diupayakan agar blok anti KKB dari warga memperoleh insentif yang mendukung pengembangan pribadi dan kesejahteraan,” tutupnya. (OL-1)