Pemerintah Harus Lebih Bijak

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memutuskan untuk menunda penaikan tarif Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) sepanjang 56,1 kilometer (km) dan ruas Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) sepanjang 35,15 km. Di tengah pandemi, pemerintah pun diminta lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tak membebani rakyat.

Penundaan penaikan tarif tol tersebut berlaku mulai kemarin, 7 September pukul 00.00 WIB. “Penundaan penyesuaian dilakukan atas pertimbangan kondisi sosial ekonomi dalam masa pandemi covid-19,” ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.

Menurutnya, penundaan penaikan tarif itu berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan dan untuk semua golongan. “Dengan adanya penundaan ini, pengguna tol untuk semua golongan membayar tarif tol jarak terjauh sesuai dengan tarif semula.”

Tarif jarak terjauh untuk ruas Tol Cipularang ialah golongan I Rp39.500, golongan II Rp59.500, golongan III Rp79.500, golongan IV Rp99.500, dan golongan V Rp119.000. Adapun untuk Tol Padaleunyi, golongan I Rp9.000, golongan II Rp15.000, golongan III Rp17.500, golongan IV Rp21.500, dan golongan V Rp26.000.

Penaikan tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi sempat mendapat kritik keras, termasuk dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Gubernur, langkah itu tidak bijak mengingat keadaan ekonomi yang sulit akibat pandemi covid-19.

Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengingatkan pemerintah untuk tidak sembarangan membuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat. Dalam situasi yang sangat sulit saat ini, setiap kebijakan tidak boleh membuat beban masyarakat kian berat.

“Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang jangan membebani masyarakat atau memperparah daya beli konsumen,” tandasnya, kemarin.

Agus mengatakan, PT Jasa Marga sebagai operator tol memang berhak mengevaluasi tarif tol setiap dua tahun. Namun, evaluasi kerap didasarkan laju infl asi, bukan mempertimbangkan daya beli konsumen.

Menurutnya, jika tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi tetap dinaikkan, akan berimplikasi panjang. “Misalnya, operator bus akan membebani harga ke penumpang padahal saat ini daya beli masyarakat menurun. Kebijakan soal tarif apa pun tentu harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat.”

Dia memberi contoh kebijakan yang bagus dari BUMN lainnya, seperti PLN yang menurunkan tarif listrik. Kebijakan-kebijakan se-
perti itulah yang ditunggu masyarakat agar beban hidup berkurang. “Kebijakan seperti itu yang mendukung daya beli masyarakat. Ketika
pendapatan masyarakat stuck atau menurun, harus dijaga. Jangan dibebani,” kata Agus. (Ins/X-8)