Transparansi Kejaksaan Agung Diragukan

PELIBATAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus pemberian hadiah atau janji dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari merupakan bentuk ketidakpercayaan lembaga antirasuah tersebut terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai banyak hal yang dilindungi terkait dengan penanganan kasus suap dari eks buron kelas kakap, Joko Sugiarto Tjandra, kepada jaksa Pinangki. Contohnya, terang dia, Kejagung tergesa-gesa dalam melimpahkan berkas perkara Pinangki tanpa adanya gelar perkara dengan KPK.

“Berarti kan mau meninggalkan KPK. Ketika ada proses penyusunan perpres untuk proses pengambilalihan, mereka cepat-cepat limpahkan ke jaksa penuntut umum. Padahal belum selesai, semua belum diperiksa selesai dan pencucian uangnya Pinangki juga belum diproses,” kata Boyamin, kemarin.

Hal itu kontras dengan penanganan kasus yang dilakukan Bareskrim Polri. Pelimpahan berkas kasus dugaan penghapusan red notice oleh Polri dengan tersangka Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi dilakukan berbarengan.

“Yang jelas bahwa KPK tidak percaya dengan proses di Kejaksaan Agung,” tukas Boyamin.

Secara terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak menilai supervisi KPK terkait dengan perkara Joko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung sebagai langkah maju. Namun, ia mengingatkan bahwa hal paling penting ialah hasil dari supervisi itu sendiri.

“Jadi, dugaan masyarakat tentang adanya conflict of interest dengan kehadiran KPK yang diyakini bisa dipercaya, akan memastikan proses penanganannya itu benar-benar objektif, transparan, dan dapat dipercaya. Keterlibatan KPK dalam mengawasi kasus tersebut juga dapat mengurangi beban kejaksaan,” ujar Barita.

Salah satu poin yang diharapkan Barita dengan supervisi KPK ialah dalam menjawab peran Pinangki saat menjanjikan fatwa Mahkamah Agung terhadap Joko Tjandra. Ia menyebut ada lompatan yang besar karena tugas pokok Pinangki tidak nyambung dengan pengurusan fatwa itu.

“Inilah yang kita harapkan bisa segera diungkap. Objek yang diduga ditransaksikan oknum jaksa P (Pinangki) dengan Joko Tjandra itu sebenarnya apa. Yang dijanjikan jaksa P itu sehingga membuat Joko Tjandra percaya itu apa?” tandasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya segera menerbitkan surat perintah untuk menyupervisi perkara yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung tersebut. (Tri/J-2)