KPK tidak akan Rebut Kasus Jaksa Pinangki

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak akan terburu-buru terkait kemungkinan mengambil alih kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK menyatakan baru akan mengambil alih perkara itu jika memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Hal itu disampaikan pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menanggapi desakan sejumlah pihak agar lembaga antirasuah menangani kasus dugaan suap terkait Joko S Tjandra itu.

“KPK memahami harapan publik terkait penyelesaian perkara tersebut. Namun, semua harus sesuai mekanisme aturan main yaitu UU. KPK akan ambil alih jika ada salah satu syarat-syarat yang ditentukan Pasal 10 A terpenuhi,” ucap Ali Fikri, kemarin.

Pasal 10 A Undang-Undang KPK menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang diusut kepolisian dan kejaksaan. Dalam pasal tersebut, pengambilalihan penyidikan bisa dilakukan KPK dengan sejumlah alasan. Diantaranya, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti atau penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan.

Alasan lain yakni penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan kasus mengandung unsur tindak pidanakorupsi, hambatan penanganan karena campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganannya sulit dilakukan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ali Fikri mengatakan KPK saat ini mendorong Kejaksaan Agung untuk transparan dalam menangani kasus Jaksa Pinangki. KPK juga mendorong agar pengembangan kasus dilakukan jika ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain.

“Kembangkan jika ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain karena bagaimanapun publik akan memberikan penilaian hasil kerjanya,” ucap Ali Fikri. (Dhk/P-5)