Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
TITIK temu antara tim perumus yang terdiri dari serikat buruh dan DPR terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, kesepakatan itu akan melahirkan regulasi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Pentingnya mengedepankan asas kemanfaatan dalam sebuah aturan, sehingga bisa menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Adil di sini bukan dimaknai untuk kepentingan sekolompok, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana amanah konstitusi,” kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan resmi, Senin (31/8).
Ia mengatakan langkah DPR yang menerima masukan dari serikat buruh terkait RUU Cipta Kerja adalah satu langkah maju dalam pembahasan payung hukum sapu jagat tersebut.
Baca juga: DPR Kaji Hapus Hak Pilih ASN
Dengan membuka ruang dialog, Jajat optimistis akan lahir sebuah kesepakatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga UU yang akan lahir dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jajat mengatakan DPR sebagai wakil rakyat harus memberikan jaminan terhadap pihak yang mereka wakili. Berbagai masukan dari serikat buruh terkait RUU Cipta Kerja yang telah diakomodasi diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap proses pembahasan RUU Cipta Kerja.
“Dalam masa pandemi ini, apa yang dilakukan organisasi buruh, serta melihat respon dari DPR menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan dan menerima masukan. Kita lihat DPR dapat berubah dengan mau membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (OL-1)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved