Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TITIK temu antara tim perumus yang terdiri dari serikat buruh dan DPR terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, kesepakatan itu akan melahirkan regulasi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Pentingnya mengedepankan asas kemanfaatan dalam sebuah aturan, sehingga bisa menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Adil di sini bukan dimaknai untuk kepentingan sekolompok, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana amanah konstitusi,” kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan resmi, Senin (31/8).
Ia mengatakan langkah DPR yang menerima masukan dari serikat buruh terkait RUU Cipta Kerja adalah satu langkah maju dalam pembahasan payung hukum sapu jagat tersebut.
Baca juga: DPR Kaji Hapus Hak Pilih ASN
Dengan membuka ruang dialog, Jajat optimistis akan lahir sebuah kesepakatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga UU yang akan lahir dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jajat mengatakan DPR sebagai wakil rakyat harus memberikan jaminan terhadap pihak yang mereka wakili. Berbagai masukan dari serikat buruh terkait RUU Cipta Kerja yang telah diakomodasi diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap proses pembahasan RUU Cipta Kerja.
“Dalam masa pandemi ini, apa yang dilakukan organisasi buruh, serta melihat respon dari DPR menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan dan menerima masukan. Kita lihat DPR dapat berubah dengan mau membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (OL-1)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved